Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 331
Title POSKO PENGADUAN THR ONLINE DIBUKA, BISA DIAKSES HINGGA 30 MEI
Media Name tempo.co
Pub. Date 12 Mei 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1341497/posko-pengaduan-thr-online-dibuka -bisa-diakses-
Page/URL
hingga-30-mei
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2020 secara online . Posko ini untuk melayani
pengaduan para pekerja yang berlaku selama 11-31 Mei 2020. Ida menjelaskan,
Kemenaker telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan
Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR 2020 di pusat yang diikuti di daerah agar
pelaksanaan surat edaran THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif.
"Serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau
buruh dan pengusaha," kata Ida dalam konferensi video di Jakarta, Selasa, 12 Mei
2020. Posko Pengaduan THR 2020 dapat diakses secara online melalui situs
Kemenaker dalam periode 11-30 Mei 2020 selama jam kerja.
Sebelumnya, Ida telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.
Dalam SE itu terbuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu membayar penuh
THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya dalam waktu
yang ditentukan sesuai perundang-undangan. Dialog itu harus dilakukan secara
terbuka dan berdasarkan laporan keuangan perusahaan, hasilnya pun harus
dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai Undang-undang dan
mencapai kesepakatan dengan pekerja harus membuat perjanjian secara tertulis
sebagai tanda kesepakatan. Jika tidak, pengawas akan melakukan penegakan
hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dalam surat edaran itu, juga meminta pemerintah daerah membentuk Posko THR
Keagamaan untuk memantau pelaksanaan pemberiannya. "Pengawas
ketenagakerjaan akan terus mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk
melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan,"
kata Ida Fauziyah . ANTARA.
Page 330 of 353.
