Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 329
Dia mengatakan jika dulu urusan tenaga kerja atau ABK perikanan ada di bawah
pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka peraturan pemerintah
yang baru ini urusan ketenagakerjaan termasuk tenaga kerja di laut itu menjadi
domain dari Kementerian Ketenagakerjaan.
"Jadi ini dalam proses harmonisasi, mudah-mudahan kita berharap harmonisasi ini
bisa selesai minggu ini atau minggu depan bisa selesai sehingga tidak ada dualisme
ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa memberikan kepastian
perlindungan kepada tenaga kerja termasuk yang ada di laut," pungkasnya.
China Berjanji Serius Tindaklanjuti Kasus Jenazah ABK WNI Pemerintah China
berjanji akan serius menindaklanjuti laporan mengenai pelarungan jenazah tiga
anak buah kapal Indonesia dan dugaan eksploitasi terhadap ABK lainnya yang
bekerja pada kapal pencari ikan berbendera China.
"China menanggapi laporan ini dengan sangat serius. Pihak China terus menjalin
komunikasi dengan Indonesia mengenai hal itu," kata juru bicara Kementerian Luar
Negeri China Zhao Lijian dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta
, Selasa (12/5).
China menilai beberapa laporan media mengenai peristiwa tersebut tidak
berdasarkan fakta. "Oleh karena itu, kami akan menangani masalah tersebut
berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku," kata Zhao.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta Besar China
untuk Indonesia Xiao Qian terkait persoalan pelarungan jenazah dan perlakuan tidak
patut terhadap 46 ABK Indonesia yang bekerja pada empat kapal ikan perusahaan
China, yakni Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606. Long
Xing 605 dan Tian Yu 8 membawa ABK Indonesia melalui perairan Korea Selatan
dan sempat berlabuh di Busan.
Pihak China menyebut pelarungan tiga jenazah ABK Indonesia telah sesuai prosedur
internasional dan disetujui oleh pihak keluarga yang bersangkutan, demikian Retno
dalam konferensi pers daring, Kamis (7/5). Kedutaan Besar RI di Beijing juga telah
mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah China unuk mengklarifikasi ulang
kasus tersebut.
"Nota diplomatik sudah dijawab Kemenlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan
atau 'burial at sea' sesuai dengan praktik kelautan internasional untuk menjaga
kesehatan para awak kapal lainnya sebagaimana ketentuan ILO (Organisasi Buruh
Internasional)," kata Menlu.
Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah
membentuk tim investigasi internal dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian
terkait langkah hukum atas kasus pelarungan jenazah dan perlakuan diskriminatif
yang dialami ABK Indonesia.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].
Page 328 of 353.
