Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 325
gubernur seluruh provinsi itu adalah memastikan perusahaan membayar THR sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Perusahaan yang terlambat membayar dapat dikenai denda lima persen yang akan
dikelola untuk kesejahteraan buruh dan pekerja.
"Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR
Keagamaan dan denda kepada pekerja," tutur Menaker..
Page 324 of 353.
