Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 321
Title MENAKER TERBITKAN SURAT EDARAN TERKAIT OPSI PENUNDAAN PEMBAYARAN THR
Media Name antaranews.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.antaranews.com/berita/1487872/menaker-terbitkan-surat-edar an-terkait-
Page/URL
opsi-penundaan-pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekali lagi kami meminta kesulitan pengusaha harus disampaikan secara terbuka,
dialog secara transparan yang dilakukan pengusaha dan pekerja Jakarta - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran berisi opsi
penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) setelah menerima laporan
banyak perusahaan yang kesulitan keuangan.
"Pengusaha menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara umum
banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan dibuktikan
dengan data yang disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan, merumahkan sebagian
pekerjanya juga beberapa perusahaan yang melakukan PHK," kata Menaker Ida
dalam konferensi video yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa.
Selain itu, dalam data-data yang dilaporkan perusahaan menunjukkan cash flow
perusahaan kondisinya dalam kondisi sulit.
Menaker menegaskan sebelum mengeluarkan surat edaran itu, dirinya telah
melakukan beberapa kali dialog dengan perwakilan dari serikat pekerja dan
pengusaha.
Surat edaran itu, menurut dia, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS
Tripartit Nasional.
Sebelumnya, Menaker menandatangani Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.
Tapi terdapat opsi penundaan jika pengusaha tidak dapat membayar THR secara
penuh dalam waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan. Opsi lain adalah
penundaan pembayaran jika perusahaan terbukti tidak bisa membayarkan sama
sekali pada waktunya.
Opsi tersebut harus disepakati lewat dialog pengusaha dan pekerja yang
berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Kesepakatan harus dilakukan secara
tertulis dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Page 320 of 353.
