Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 324

Title          MENAKER: SE THR KEMNAKER HASIL DISKUSI PENGUSAHA DAN PEKERJA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      12 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qa80w1349/menaker-se-thr-kemnaker-hasil -diskusi-
               Page/URL
                              pengusaha-dan-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Surat
               Edaran terkait tunjangan hari raya (THR) di masa pandemi adalah hasil dari diskusi
               dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja.

               "Sebelum kami mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan beberapa kali
               dialog dengan teman-teman pengusaha dari berbagai sektor juga dialog dengan
               teman-teman serikat pekerja atau buruh," kata Menaker Ida dalam konferensi video
               soal surat edaran (SE) tentang THR di tengah pandemi yang dilakukan di Jakarta,
               Selasa (12/5).


               Surat Edaran itu, tegas dia, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama
               Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS
               Tripartit Nasional.

               Sebelumnya, Menaker meneken SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
               Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
               Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
               kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

               Tapi, mengingat kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19 maka pengusaha
               dan pekerja dapat melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan terkait
               pembayaran THR dengan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

               Beberapa opsi kesepakatan antara lain pembayaran bertahap jika perusahaan tidak
               bisa membayar secara penuh THR dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan
               undang-undang.

               Opsi lain adalah penundaan pembayaran jika perusahaan tidak bisa sama sekali
               membayar THR sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama
               pengusaha dan pekerja yang harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di
               daerah masing-masing.


               SE itu tidak melepaskan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR kepada
               para pekerja dan Menaker menegaskan dalam edaran yang ditujukan kepada



                                                      Page 323 of 353.
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329