Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 8
KSPI meminta agar pemerintah menambah anggaran untuk bantuan langsung tunai
(BLT) kepada para buruh yang terdampak sebagai bentuk subsidi upah. Sehingga
mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako, kontrak rumah, hingga
membayar biaya penggunaan listrik.
Menurut Said, pemberian subsidi upah seperti itu lazim dilakukan di beberapa
negara seperti di Australia, Amerika, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa.
"Lagipula dalam situasi seperti ini mau bekerja di mana? Yang ada justru terjadi
gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja), dan pemerintah tidak mampu
mencegah," tuturnya.
KSPI juga mendesak agar dana kartu pra kerja diberikan semuanya dalam bentuk
tunai, sehingga tidak lagi ada anggaran yang diperuntukkan bagi pelatihan dengan
menonton konten video.
"Harus ada audit bagi perusahaan yang melakukan PHK dan tidak membayar THR.
Jika kemudian terbukti tidak mengalami kerugian, maka pemerintah harus
mewajibkan untuk mempekerjakan kembali buruh yang di-PHK, serta membayar
upah dan THR secara penuh," ujarnya.
Page 7 of 353.
