Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title PEKERJA KONTRAK BERHAK TERIMA THR
Media Name jawapos.com
Pub. Date 13 Mei 2020
Page/URL https://www.jawapos.com/nasional/13/05/2020/pekerja-kontrak-berhak-ter ima-thr/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pengusaha
untuk melaksanakan kewajibannya membayar tunjangan hari raya (THR)
keagamaan. Bukan hanya untuk pekerja tetap, tapi juga pekerja kontrak.

Ida menjelaskan, pembayaran THR merupakan amanat dari peraturan pemerintah
(PP) no 78/2015 tentang pengupahan junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no
6/2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh. Dalam regulasi itu disebutkan
bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan untuk pekerja atau buruh
yang telah mempunyai masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih.

"THR diberikan untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak dengan masa kerja paling
sedikit 1 bulan berturut-turut," ujar Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual
Selasa (12/5).

Untuk besaran THR, kata Ida, untuk masa kerja satu bulan sampai dengan di bawah
12 bulan maka dihitung secara proporsional. Yakni, lama masa kerja dibagi 12 bulan
dikali besaran upah. Misal, masa kerja 3 bulan, maka THR-nya diberikan
hitungannya 3/12 x upah (Rp). Beda lagi dengan pekerja kontrak yang masa
kerjanya sudah 12 bulan atau lebih. Bagi yang mempunyai masa kerja 12 bulan
berturut-turut atau lebih, maka THR-nya diberikan sebesar 1 kali upah sebulan.

"THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan," jelasnya. Bagi pengusaha yang terlambat membayar
kewajibannya, maka dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau
buruh.

Namun di sisi lain, ida memahami bahwa banyak pengusaha yang sedang
mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu berdampak pada kewajiban pengusaha dalam
membayar hak pekerja termasuk THR.

Ida pun mendapat curhatan tersebut ketika berdiskusi dengan APINDO. "Banyak
perusahaan mengalami kesulitan dengan cash flownya," ungkap Politisi PKB
tersebut.

Oleh karena itu, diterbitkan surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, terkait

Page 86 of 353.