Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 89
Title SERIKAT BURUH AJUKAN UJI MATERI SURAT MENAKER
Media Name liputan6.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.liputan6.com/regional/read/4252588/serikat-buruh-ajukan-uj i-materi-surat-
Page/URL
menaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Serikat Buruh Perkebunan Borneo (SBPB) mengajukan uji materi Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 ke Mahkamah Agung, Senin
(11/5/2020) lalu. Surat edaran tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan sangat tidak berpihak kepada buruh.
SBPB menggunakan hak uji materil terhadap surat edaran tersebut, pihaknya
menilai surat edaran itu sebagai produk hukum karena dibuat oleh pejabat yang
memiliki wewenang.
"Kami khawatir kalau perusahan-perusahaan ini menggunakan surat edaran agar
menunda THR, padahal mereka tetap beroperasi dan produksi yang tidak terganggu
wabah," Ketua Umum SBPB Binsar Tua Ritonga di Palangka Raya, Selasa
(12/5/2020).
Binsar juga mengungkapkan, selama pandemi buruh di perkebunan tetap bekerja
seperti biasa. Produksi pun tidak terganggu dengan adanya pandemi.
"Surat itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016," kata Binsar.
Dalam surat edaran tersebut perusahaan yang menyatakan terdampak Covid-19
bisa menunda atau mencicil pembayaran THR. Mekanismenya disepakati dengan
cara dialog antara buruh dan perusahaan.
Namun hal ini merupakan suatu jebakan, kata Binsar, karena buruh tidak
mempunyai hak untuk mendesak perusahaan membuka laporan keuangan. Selain
itu, dalam aturan yang telah ada, pembayaran THR wajib dilakukan satu minggu
sebelum hari raya dan tidak ada istilah mencicil.
"THR merupakan hak buruh yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kami
menganggap surat edaran ini merupakan turunan undang-undang yang bukan
produk hukum alias banci dan pro pengusaha," kata Binsar.
Uji materi sendiri dimaksudkan agar surat edaran tersebut dibatalkan. Karena
dengan adanya surat tersebut tentu saja akan digunakan oleh perusahaan dan
pelaku usaha untuk menghindar dari kewajibannya.
Page 88 of 353.
