Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi korona. Isinya mengenai
imbauan pada gubernur seluruh Indonesia untuk memastikan pengusaha di
wilayahnya membayar THR pada pekerja/buruh. Bagi yang tidak mampu, bisa
mengedepankan dialog secara kekeluargaan antara pengusaha dan pekerja untuk
mencari solusi terbaik. Apakah pembayaran dilakukan secara bertahap, ditunda,
atau lainnya. Yang jelas, wajib dibayar tahun ini.

"Sekali lagi saya tekankan, sebelum SE itu dibuat, kami sudah berdialog dengan
perwakilan pengusaha dan pekerja/buruh. Telah dibahas dan disepakati bersama,"
tutur Ida.

Namun, bila terjadi pelanggaran kesepakatan dengan keputusan sepihak, para
pekerja diperkenankan untuk melapor. Dia mengatakan, meresmikan Pos Komando
(Posko) Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2020. Tak hanya di pusat, Posko-posko
pengaduan THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi,
kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Keberadaan posko ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada," paparnya.

Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan
pengusaha mulai 11 Mei hingga 31 Mei 2020, selama jam kerja 08.00-15.30 WIB.
Pekerja dapat berkonsultasi atau mengadukan permasalahannya secara daring
melalui laman www.kemnaker.go.id.

"Kami juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan pembayaran THR 2020 di Pusat yang diikuti di daerah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang
menambahkan, sejak dibukanya Senin (11/5) sudah masuk 8 laporan ke posko THR
pusat. Sejauh ini, menurut dia, laporan tersebut masih sebatas layanan konsultasi
bukan aduan mengenai pelaksanaan pemberian THR oleh perusahaan.

"Ini sifatnya masih konsultasi. Bertanya bagaimana untuk karyawan kontrak,"
tuturnya.

Haiyani juga menghimbau pekerja bila menemukan adanya keputusan sepihak oleh
perusahaan untuk tidak membayarkan THR atau memilih menyicil pembayarannya,
tanpa berdialog dengan serikat pekerja maka segera laporkan. Pelaporan dapat
dilakukan melalui posko di daerah maupun pusat.

"Nanti akan di-follow up. Kita bisa hubungi, kita undang untuk ditanya mana yang
jadi persoalan," ungkapnya. Oleh karena itu, pekerja yang melakukan pengaduan
diharapkan melengkapi data dan berkas-berkas yang diperlukan, sehingga
mempermudah proses tindak lanjutnya.

Page 87 of 353.