Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2019
P. 58
beberapa perusahaan, tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada 2017 dan 2018
ada 26 pengaduan sambungnya, sedangkan pada 2019 ini ada 21 pengaduan.
"Saya berharap dari tahun ke tahun menurun pengaduannya. Dengan pemberian
THR pada bulan baik ini, dapat membahagiakan pekerjanya dan tingkat
produktifitasnya semakin hari semakin naik," tambahnya.
Pengaduan yang diterimanya masih kata dia, rata-rata karena kekhawatiran dari
pekerja tidak mendapat THR. Pekerja mengadukan perusahaan, sebelum ketentuan
pemberian THR paling lambat diberikan. Dalam ketentuan perundang-undangan,
THR paling lambat diberikan satu pekan sebelum Lebaran. "Apapun ketika mereka
mengadu, kami langsung melakukan pengecekan ke perusahaan yang diadukan dan
rata-rata sudah diselesaikan, diberikan THR-nya," tambah Wika.
Lalu apa punishment kepada perusahaan jika sampai terlambat memberikan THR,
menurut Wika perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar lima persen dari
total THR yang harus dikeluarkan dan denda tersebut akan dikelola oleh pekerja.
Sanksi lain jika perusahaan sampai tidak memberikan THR, Disnakertrans akan
memberikan rekomendasi kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk
menghentikan pelayanannya kepada perusahaan tersebut.
"Demikian juga untuk perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK, kami
rekomendasikan untuk menghentikan segala pelayanan perijinannya kepada PTSP.
Tetapi rata-rata perusahaan kemudian memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
setelah kami mengeluarkan rekomendasi tersebut," tutur Wika.
Untuk melayani dan menyelesaikan aduan dari pekerja mengenai THR, menurut
Wika ada 165 pegawai pengawas yang bisa diturunkan di 35 Kabupaten/ Kota.
Begitu menerima pengaduan, esok harinya pegawai pengawas tersebut langsung
turun ke lapangan melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang diadukan.
(Puthut Ami Luhur/CN26/SM Network)
Page 57 of 166.
