Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2019
P. 60
* Pemudik Bermotor Mulai Lewati Jalur Pantura Cirebon, Muatan Penuh
Bawa Kardus
"THR itu kewajiban perusahaan, tidak ada istilah penangguhan. Tapi
setelah verifikasi bahkan sudah audit itu akan ada keputusan lanjutan.
Apapun kondisinya tidak 100 persen, sisanya tetap harus dibayarkan,"
Kata dia dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Jalan
Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/5/2019).
Menurut dia, aturan lain terkait perusahaan yang melanggar aturan
pemberian THR yaitu Permenaker Nomlr 6 Tahun 2016. Terdapat sanksi
administrasi mulai dari teguran tertulis sampai sanksi keras seperti
pembekuan perusahaan.
Ditegaskan Ade pembayaran THR itu ada kaitannya dengan UMK dan
UMSK. Perushaan harus membayar THR karyawan dengan besaran satu
kali gaji karyawan dalam satu bulan. Terkecuali mereka dengan masa
kerja kurang dari satu tahun.
"Yang kami lakukan tahun kemarin terkait penyelesaian THR ini tidak
keluar dari kemenaker dikaitkan fungsi pengawasan yang pertama
verifikasi perusahaan dan pelapor, " kata dia.
* Rekam Jejak Budi Gunawan, Terlibat Cicak Vs Buaya Jilid 3, Jadi
Kepala BIN hingga Target Pembunuhan
Sementara itu, terkait dengan tiga instansi pemerintah yang dilapprkan
karena diduga melanggar aturan THR. Mereka adalah Dinas Tata Ruang
Kota Bandung, Puskesmas Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dan Dinas
Pertanian Jawa Barat.
"Untuk kasus ini, karena non PNS bukan karyawan swasta, maka
aturannya beda. Mereka tidak mendapatkan THR dimungkinkan karena
tidak ada alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) tahun ini. Kami akan konfirmasikan pada pemerintah setempat
karena ini tidak ada dalam ranah pengawasan naker, " tutur dia
Page 59 of 166.
