Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2019

Ade menjelaskan, 27 perusahaan yang dilaporkan paling banyak di
Kabupaten Bogor, kemudian Bekasi dan Karawang. Kemudian ada tiga
perusahaan di Cirebon dan Kota/Kabupaten Bandung. Hal serupa juga
terjadi di Garut dan Tasikmalaya.

"Mudah-mudahan jumlahnya tidak bertambah. Namun, permasalahan
intinya kita belum melakukan verifikasi lapangan baru dari laporan yang
masuk," katanya.

Ade mengatakan, data yang dihimpun tersebut merupakan infromasi
dari warga yang kemudian akan diverifikasi Disnakertrans. Karena bisa

jadi seiring berjalannya waktu perusahaan atau lembaga yang
bersangkutan telah membayarkan THR.

Menurut Ade, jumlah perusahaan swasta yang menunggak THR untuk
karyawan tahun ini naik dibandingkan 2019, yang berjumlah 14. Tahun
ini, perusahaan belum melunasi kewajiban mayoritas pada sektor
industri tekstil dan garmen. Perkembangan industri ini, kata dia, yang
tersendat dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi faktor
perusahaan belum memiliki kas lebih untuk membayar THR. Jumlah
tenaga kerja yang banyak pada sektor industri tekstil dan garmen juga

kemungkinan menjadi alasan
pembayaran tunjangan ini belum dilakukan.

"Berkaca dari tahun kemarin sektor garmen dan tekstil situasinya
sedang tidak stabil. Untuk membayar upah saja kadang mereka berat
apalagi harus membayar THR," kata Ade.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perusahaan
yang tidak membayarkan THR sesuai jadwal tetap berkewajiban
memberikan uang tunjangan tersebut pasca lebaran.

Jika tidak, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi baik
teguran maupun tertulis pada perusahaan yang bersangkutan. Kalau
perusahaan tersebut belum juga memenuhi hak para pekerja, maka
langkah terakhir adalah mengurangi porsi produksi.

Page 63 of 166.