Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Negara). Selain itu, calon penerima bantuan tidak boleh tercatat sebagai peserta program kartu
prakerja.
Ida menegaskan, program BSU menggunakan sumber data tunggal. Yakni, data kepesertaan
BPJamsostek yang telah diverifikasi dan divalidasi BPJamsostek sesuai kriteria. "Batas waktu
pengambilan data per 30 Juni 2020," terangnya.

Dengan demikian, hanya pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek sebelum 30 Juni
yang bisa diikutsertakan dalam program BSU.

Mengenai pengawasan BSU, Ida menyatakan, pihaknya sudah meminta pendampingan dari
aparat penegak hukum. Yakni, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Juga, lembaga audit seperti BPK
dan BPKP. "Ini dalam rangka meyakinkan kami sebagai kuasa pengguna anggaran agar program
ini benar-benar tepat sasaran," terang dia.

Dirut BPJamsostek Agus Su-santo menjelaskan, pihaknya telah menyisirdata kepesertaan sesuai
yang disyaratkan pemerintah. Yakni, peserta yang upahnya di bawah Rp 5 juta perbulan.
"Berdasar data upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja," terangnya.

Datanya sudah lengkap, by name byaddress. Hanya, belum ada nomor rekening di data
kepesertaan tersebut. Dengan begitu, sejak akhir pekan lalu pihaknya menginformasikan kepada
semua HRD perusahaan agar segera melaporkan nomor rekening peserta BPJamsostek bergaji
di bawah Rp 5 juta di perusahaan masing-masing. Juga, memvalidasi apakah gaji bulanan
karyawan tersebut saat ini benar-benar masih di bawah Rp 5 juta.

Hingga kemarin sore, sudah 700 ribuan nomor rekening yang dilaporkan kepada BPJamsostek.
Dia kembali mengingatkan para HRD perusahaan agar segera mengirimkan nomor rekening
tersebut. Dengan begitu, target penyaluran tahap pertama pada September mendatang bisa
langsung terlaksana 100 persen.

Alur pencairan BSU dimulai dari penyediaan data. BPJamsostek menyediakan data Sudah ada
15,7juta data peserta. Saat ini data tersebut masih terus divalidasi. Pada saat bersamaan,
BPJamsostek meminta nomor rekening bank pekerja penerima manfaat melalui HRD perusahaan
masing-masing.

Data yang sudah valid itu akan menjadi dasar pencairan bantuan. Dana disalurkan melalui bank-
bank Himbara yang ditunjuk pemerintah. Pencairan dilakukan dengan sistem transfer ke
rekening penerima manfaat. "Jadi, tidak akan mampir ke mana-mana," kata Ida Fauziyah.

Agus tidak menampik masih ada perusahaan yang belum patuh untuk melaporkan upah
sebenarnya kepada BPJamsostek. Karena itu, menurut Agus, saat ini merupakan waktu yang
tepat untukmembenahinya. Pihaknya meminta kepada semua perusahaan bahwa yang diberikan
adalah yang sesuai upah sebenarnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pihaknya melakukan
kajian bersama BPJamsostek sejak tahun lalu. Khususnya mengenai database peserta
BPJamsostek karena saat itu ada kebutuhan terkait pendataan peserta program kartu prakerja.
"Rasanya, kami pikir untuk seri pertama bisa berjalan," ujar Pahala.

Pihaknya akan membantu menyempurnakan pendataan bila memang ada temuan di level teknis.
Karena itu, Pahala meminta akses pengawasan teknis terhadap program tersebut, termasuk
sampel di sejumlah wilayah. Tujuannya, memastikan uang itu memang disalurkan dengan tepat
sasaran.

Di bagian lain, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengingatkan bahwa lebih dari
separo produk domestik bruto Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga. Problemnya, pada

117