Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Sejauh ini pemerintah sudah memberikan bantuan sosial berupa bahan makanan dan minuman,
restrukturisasi kredit, hingga pembebasan pajak bagi korporasi. Yang terbaru adalah skema
subsidi gaji Rp 600 ribu selama empat bulan bagi karyawan yang memiliki upah di bawah Rp 5
juta per bulan. Tujuannya, menaikkan kembali daya beli masyarakat yang turun.

Untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan BUMN (badan usaha milik negara), meski hal
yang bersifat tahunan, diberikan gaji ke-13. Harapannya, mereka bisa segera membelanjakan
uangnya untuk mendorong ekonomi agar lebih bergerak. Sehingga mampu membantu
pemulihan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020.

Survei Bank Indonesia (BI) tentang indeks keyakinan konsumen (IKK) menunjukkan angka 86,2
pada Juli. Lebih baik daripada Juni yang tercatat 83,8. Itu menunjukkan masyarakat optimistis
dengan kondisi perekonomian nasional yang akan membaik. Momen tersebut harus dijaga dan
dimanfaatkan.

Meski demikian, nilai subsidi gaji yang digelontorkan pemerintah sangat kecil. Hanya 12 persen
dari total gaji. Itu sangat kurang. Minimal subsidi 30 sampai 35 persen dari total gaji. Dengan
harapan, para pengusaha bisa mempertahankan karyawannya. Sehingga dapat menekan laju
PHK di masa pandemi.

Efek kucuran gaji ke-13 untuk ASN juga masih relatif kecil. Hanya sekitar 3 persen dari total
tenaga kerja.

Selain itu, yang penting untuk diberikan bantuan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah, serta korporasi. Bisnis mereka terganggu akibat tekanan pandemi Covid-19.

Restrukturisasi kredit dan pinjaman dengan bunga ringan oleh pemerintah juga cukup bagus.
Tapi, tidak cukup efektif karena hams melalui perbankan. Di sisi lain, perbankan juga selektif
dan sangat hati-hati memilih debitornya.

Saat ini peningkatan kasus Covid-19 yang masih terus berlanjut menjadi perhatian pelaku pasar.
Kekhawatiran lebih ke potensi gangguan pemulihan ekonomi. Sebab, bukan tidak mungkin akan
terjadi gelombang kedua jika tren kasus masih terus bertambah. Jika itu terjadi, rasa percaya
diri masyarakat untuk kembali berbelanja belum bisa normal. Daya beli belum sepenuhnya pulih.
(*/clO/fal)
Disarikan dari wawancara dengan Agas Putra Hartanto

121