Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 125
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melakukan pembahasan terkait Omnibus Law RUU Cipta
Kerja, buruh di Kota Cimahi gelar aksi demo di DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra Djulaeha Karmita,
Senin (10/8/2020). Buruh meminta jajaran legislator di DPRD Kota Cimahi menolak pembahasan
RUU tersebut.
Buruh dari berbagai serikat buruh/pekerja yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat
Seluruh Cimahi (Agresi) bergerak dari kawasan industri Kota Cimahi. Sempat terjadi ketegangan
saat bunih menggedor pabrik untuk memperbolehkan buruh lainnya ikut aksi tersebut.
BURUH CIMAHI DEMO TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melakukan pembahasan terkait Omnibus Law RUU Cipta
Kerja, buruh di Kota Cimahi gelar aksi demo di DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra Djulaeha Karmita,
Senin (10/8/2020). Buruh meminta jajaran legislator di DPRD Kota Cimahi menolak pembahasan
RUU tersebut.
Buruh dari berbagai serikat buruh/pekerja yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat
Seluruh Cimahi (Agresi) bergerak dari kawasan industri Kota Cimahi. Sempat terjadi ketegangan
saat bunih menggedor pabrik untuk memperbolehkan buruh lainnya ikut aksi tersebut.
Titik kumpul di depan gedung DPRD Kota Cimahi, satu per satu perwakilan serikat buruh/pekerja
bergantian berorasi.
Ketua SPSI Kota Cimahi Edi Suherdi menyatakan, kalangan buruh datang ke DPRD Kota Cimahi
gelar aksi untuk menuntut DPRD Kota Cimahi membuat penolakan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja.
"Saat ini DPR RI masih tetap melakukan pembahasan walaupun Presiden RI Joko Widodo
menyampaikan ke federasi buruh bahwa pembahasan ditunda. Namun sampai sekarang belum
dicabut dan ditunda, bahkan terus dibahas. Kami kalangan pekerja/ buruh minta DPRD Kota
Cimahi menyampaikan ke DPR RI agar pembahasan dihentikan dan kembali ke UU
Ketenagakerjaan," ujarnya.
Menurut Edi, RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut menimbulkan banyak degradasi peraturan.
"Menyimpang dari ketentuan.
Seperti tenaga kerja asing (TKA) bebas diposisikan di bagian apa pun di Indonesia tanpa syarat
tertentu. Ada juga aturan pesangon berkurang dari 9 kali upah menjadi 5 bulan upah," ucapnya.
Belum lagi soal jaminan sosial yang tercantum dalam RUU tersebut yang bisa menghapuskan
kewajiban perusahaan menanggung jaminan bagi pekerja. "Kepastian upah yang dikembalikan
ke pasar dengan negosiasi hanya buruh dan perusahaan akan menghilangkan survei kelayakan
hidup, rekomendasi Dewan Pengupahan maupun rekomendasi kepala dae-rah-gubemur,"
ungkapnya.
Karena itu, pekerja/buruh Kota Cimahi butuh dukungan jajaran DPRD Kota Cimahi agar aspirasi
RUU Omnibus Law dihentikan oleh DPR RI. "RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat
memberatkan buruh sehingga DPRD Kota Cimahi agar menyuarakan aspirasi buruh se-Kota
Cimahi untuk meminta pembahasan RUU dihentikan," tuturnya.
Mendukung
124
