Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

TERUNGKAP ALASAN PEMBERIAN BANTUAN KARYAWAN SWASTA LEWAT BPJS
KETENAGAKERJAAN, TERNYATA SOAL DATA
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan mengenai
alasan pemerintah mengambil data dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menyalurkan bantuan
subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Menurut Ida pemerintah menggunakan
data dari BPJS Ketenagakerjaan karena lebih cepat dan tepat.

"Karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel
dan valid," kata Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan nantinya yang akan memverifikasi data penerima
bantuan subsidi upah tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah.

"BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab, mengenai kebenaran data penerima manfaat yang
diberikan kepada pekerja atau buruh," katanya.

Menurut Ida, pemberian subsidi upah berdasarkan data dari BPJS juga sebagai bentuk apresiasi
pemerintah terhadap pekerja yang telah mengikuti serta aktif membayar iuran BPJS.

"Juga dimaksudkan sebagai momentum, untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai
bagian dari upaya, transformasi menuju indonesia maju," katanya.

Untuk diketahui subsidi upah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan . Subsidi upah diberikan kepada peserta yang aktif membayar iuran hingga
Juni 2020.

"Penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS ketenagakerjaan dengan batas waktu
pengambilan data per tanggal 30 juni 2020, sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam
batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya. Merekalah, yang berhak
menerima subsidi upah tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja
swasta untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi
Nasional PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa bantuan diberikan bagi pegawai bergaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, selain karyawan BUMN dan Pegawai Negari Sipil.

"Pegawai ini di luar BUMN dan Pegawai Negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak
dipotong," ujar Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (7/8/2020).

Bantuan tersebut diberikan per bulan sebesar Rp 600 ribu, selama 4 bulan. Pemberian bantuan
dilakukan dua tahap yakni tahap pertama di kuartal ke tiga, dan tahap ke dua di kuartal ke
empat.

"Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan, cash langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan karena orang orang ini adalah orang orang yang belum di PHK, masih terbukti
terdaftar di BPJS tenagakerja," pungkasnya.

211