Page 214 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 214
Bantuan tunai itu akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing pekerja atau buruh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut besaran bantuan sejumlah Rp 600.000 per
bulan, selama 4 bulan.
Total yang diterima masing-masing pekerja senilai Rp2,4 juta yang dibayarkan setiap 2 bulan
sekali. Masing-masing pencairan sebesar Rp1,2 juta.
Untuk persyaratannya harus Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Nomor Induk
Kepedudukan (NIK).
"Kemudian terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan," jelas Ida saat
konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (10/8/2020).
Pekerja atau buruh penerima program ialah yang membayar iuran berdasarkan data per 30 Juni
tahun 2020.
Dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan-
perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam siara pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional disebutkan penerima program ini kata Ida tidak termasuk pekerja
yang menjadi peserta penerima program kartu pra kerja.
Calon penerima program tersebut kata Ida adalah peserta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini datanya paling akurat dan lengkap sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Para peserta juga bukanlah PNS atau pegawai BUMN.
Untuk jumlah calon penerima bantuan totalnya ada 15.725.232 orang.
Jumlah itu telah ditingkatkan dari yang semula hanya 13.870.496 orang.
"Dengan demikian, maka anggaran bantuan untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi
Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun," lanjut Ida.
Dalam penyalurannya Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan
yang bertujuan agar program tersebut berjalan tepat sasaran.
Selain itu dalam pelaksanaan program akan dikawal langsung oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung,
BPK, BPKPK dan KPK.
Ia menambahkan, tujuan stimulus untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa Pandemi.
Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Agus Susanto
menyatakan pihaknya telah melakukan penyisiran data by name by address. Namun kendala
yang dihadapi, data-data tersebut belum dilengkapi nomor rekening yang dilaporkan
perusahaan.
"Kami telah menyampaikan kepada perusahaan untuk melengkapi nomor rekening pekerjanya,
yang upahnya dibawah Rp5 juta," katanya.
Ia meminta peran aktif para pengusaha agar program itu tepat sasaran. Agus juga mengingatkan
perusahaan-perusahaan untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan dan mendaftarkan para
pekerjanya yang belum terdaftar.
213
