Page 223 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima
Republika.co.id, Senin (10/8).
Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja
formal yang upahnya di bawah Rp 5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan pekerja atau
buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan. Diantaranya WNI yang
dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

Kemudian peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan
lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, mereka yang bekerja pada pemberi kerja selain
pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non-ASN.
"Memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program
kartu prakerja dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," jelasnya.

Lanjut Ida, nantinya dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.

"Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," kata
Ida..

222