Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

PENJELASAN LENGKAP MENAKER SOAL PENERIMA BANTUAN RP 600 RIBU

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kriteria pekerja yang bakal mendapat
bantuan Rp 600 ribu/bulan selama empat bulan dari pemerintah. Mulai dari WNI yang dibuktikan
dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang aktif di
BPJAMSOSTEK dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Lalu peserta yang membayar iuran
dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta dan sesuai upah yang
dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK.

"Persyaratan lainnya ialah pekerja/buruh penerima upah, pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu pra kerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Saat melakukan Konferensi Pers Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah di Istana
Merdeka, Jakarta, Ida mengatakan nantinya dalam proses penyaluran bantuan dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp
600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," ucapnya.

Kata Ida, data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJAMSOSTEK yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJAMSOSTEK sebagai dasar pemberian bantuan
subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat dan
lengkap, sehingga akuntabel dan valid.

Lebih lanjut ia menyatakan data penerima bantuan diambil dari data BPJAMSOSTEK dengan
batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020, sehingga hanya peserta yang telah
terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.

Ia mengatakan akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJAMSOSTEK. Ekspektasi publik
dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar diterima oleh
pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.

Ia juga mengemukakan berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga, disepakati untuk
memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ucapnya.

Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.

Sementara itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto menyatakan pihaknya menyambut
baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap program
tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK
selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian,
hari tua, dan jaminan pensiun.

243