Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

yang membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan upah yang
dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan." tambah Ida.
Selanjutnya pekerja sektor formal itu harus memiliki rekening bank yang aktif dan tidak termasuk
peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2020. 'Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank
penyalur subsidi ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang ada
di Himbara," ungkap Ida.

Mekanisme subsidi upah tersebut, menurut Ida, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp600 ribu/bulan sehingga totalnya para pekerja mendapat Rp2.4 juta dalam 4 bulan yang
diberikan setiap 2 bulan sekali artinya sekali pencairan subsidi adalah sebesar Rpl.2 juta.

"Untuk data calon penerima upah bersumber data BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan validasi
dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyarakat yang ditentukan. BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap kebenaran data subsidi upah yang diberikan ke
buruh," kata Ida.

Menurut Ida, pemerintah memutuskan untuk menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena
dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid. 'Subsidi upah ini diberikan
pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pekerja atau buruh yang terdaftar dan aktif
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dimaksudkan sebagai momentum untuk
meningkatkan keanggotaan Jamsostek." tambah Ida.

Data 15.725.232 orang

yang dinilai layak mendapat subsidi upah itu, menurut Ida. adalah data per 30 Juni 2020. 'Pekerja
bisa berasal dari bidang pekerjaan apa saja, tidak dibatasi yang penting peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan dimiliki upah di bawah Rp5 juta, jadi tidak ada pernyaratan bidang
pekerjaannya." ungkap Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah membentuk tim koordinasi pelaksanaan dengan BPJS
Ketenagakerjaan dengan mendapat pendampingan langsung dari Polri, Kejaksaan Agung, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK,
Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan 'Harapan saya kepada
teman-teman pekerja yang akan menerima program ini. saya minta belanjakanlah uang ini untuk
membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita," ungkap Ida.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pengaman sosial bagi berbagai lapisan
masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan. Kartu Sem-bako. Bantuan Langsung Tunai.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar masyarakat
berpenghasilan rendah dan terdam-pak pandemi COVID-19 yang menyasar 29 juta keluarga
paling miskin atau sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin. Selain itu. terdapat
juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK degan program Kartu Pra Kerja, (ant)

27