Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Pemerintah, melalui Ke-menterian PUPR, juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur
dan program padat karya lainnya. Selain itu, juga akan membuka kawasan industri di daerah
serta food estate untuk meningkatkan ketahanan pangan, kata Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, pemerintah siap untuk melakukan inisiatif baru untuk mempercepat program
PEN dengan memberikan tambahan keringanan biaya listrik bagi industri serta tambahan diskon
cicilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30 persen ke 50 persen.

Pemerintah juga akan menambah bantuan beras senilai Rp4,6 triliun untuk 10 juta kelompok
Program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan Rp500 ribu untuk

penerima kartu sembako di luar PKH senilai Rp5 triliun.

Selain' itu, pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan gaji sebesar Rp600 ribu selama
empat bulan bagi 13 juta pekerja non PNS, dengan total anggaran yang disiapkan sebesar
Rp31,2 triliun.

Dengan upaya all-out dari sisi belanja, Sri Mulyani mengharapkan ekonomi triwulan III dapat
tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV-2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3
persen agar pertumbuhan minimal'mencapai 0-1 persen.

"Triwulan tiga memang probabilitas negatif masih ada, karena penurunan beberapa sektor
mungkin tidak pulih cepat. Triwulan empat kita berharap bisa meningkat mendekati tiga persen,"
katanya.
Langkah tepat

Pengamat ekonomi dari In-stitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima
Yudhistira menilai, optimalisasi belanja pemerintah bisa menjadi salah satu penopang
pertumbuhan ekonomi pada triwulan selanjutnya.

Penyerapan belanja pemerintah yang masih tumbuh minus pada triwulan 11-2020 bisa menjadi
stimulus mengingat pemerintah sulit untuk mengandalkan komponen pengeluaran lainnya
seperti investasi maupun ekspor.

Bhima juga mengatakan belanja pemerintah bisa menjadi instrumen untuk mencegah potensi
terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada triwulan berikutnya I dan
menyebabkan adanya re- sesi.

"Ini salah satu penyebab kenapa kita akan masuk r.esesi pada kuartal III, kalau ternyata belanja
pemerintah tidak bisa diandalkan sebagai motor utama untuk mendorong pemulihan ekonomi,"
ujarnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah harus segera mengurai masalah birokrasi pencairan
anggaran yang masih menghambat realisasi belanja barang, jasa maupun pegawai pada periode
April-Juni 2020.
Ekonom Chatib Basri juga mengingatkan pentingnya pemberian bantuan sosial dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dampaknya lebih efektif kepada masyarakat yang
terdampak pandemi COVID-19.

BLT, kata dia, perlu diperluas tidak hanya kepada kelompok miskin tetapi juga kepada
masyarakat rentan miskin akibat dampak COVID-19, apalagi Bank Dunia memperkirakan ada
115 juta orang Indonesia yang rentan miskin.

23