Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 280
Syarat ketiga yakni memiliki rekening bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) yang masih aktif.
Selanjutnya, peserta tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu pra kerja.
Syarat kelima adalah peserta BPJS yang membayar aktif membayar iuran hingga Juni 2020.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali nonASN.
Memiliki rekening bank yang aktif.
Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.
Dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," lanjutnya.
Penyaluran Bantuan Ida Fauziyah menjelaskan, bank penyalur Himbara akan langsung
menyalurkan dana subsidi upah langsung ke rekening penerima bantuan pemerintah.
Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap dengan masing-masing sebesar Rp1,2 juta
sekali pencairan.
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," ucapnya.
Data calon penerima Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan sumber data kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan , yang dipilih sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
Lebih lanjut, pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan subsidi
cepat tersalurkan dan tepat sasaran.
Karena saat ini, data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap.
Ida Fauziyah menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan
terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020.
Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi
persyaratan yang akan mendapatkannya.
Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga telah disepakati untuk memperbanyak
masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini.
Maka jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya
13.870.496 orang.
"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," katanya.
Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan BPKP.
279
