Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

“Belilah hasil karya UMKM kita,” kata Ida di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/8).

Dengan meningkatkan belanja, diharapkan bisa memulihkan perekonomian nasional yang
terpukul akibat pandemi corona. Terlebih lagi jika belanja tersebut diarahkan kepada produk-
produk UMKM.

Pasalnya, UMKM saat ini berkontribusi sebesar 60,3% terhadap total produk domestik bruto
(PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total
lapangan kerja.

Ida mengatakan bantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja formal non-BUMN dan
non-PNS dari berbagai sektor. Syaratnya, mereka memiliki upah di bawah Rp 5 juta per bulannya.

Kemudian, para penerima bantuan subsidi upah harus terdaftar dan membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2020. Mereka juga tak boleh menjadi peserta penerima manfaat
program Kartu Prakerja.

“Persyaratan lainnya ialah memiliki rekening bank yang masih aktif,” kata Ida.

Menurut Ida, bantuan subsidi upah akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali
pencairan bantuan subsidi upah sebanyak Rp 1,2 juta.

Penyaluran tahap pertama bakal dilakukan pada kuartal III 2020. Penyaluran tahap kedua akan
berlangsung pada kuartal IV 2020.

Adapun, proses penyaluran bantuan subsidi upah dilakukan oleh bank. “Dengan
memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank
BUMN yang terhimpun dalam Himbara,” kata dia.

Ida mengatakan, pelaksanaan program bantuan ini akan didampingi oleh Polri, Kejaksaan Agung,
BPK, BPKP, dan KPK. Hal tersebut agar Kemenaker sebagai kuara pengguna anggara yakin
bahwa implementasi bantuan subsidi upah bisa tepat sasaran.
“Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik karena ada pendampingan luar biasa baik
dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, maupun KPK,” ujarnya.

Selain program bantuan subsidi upah, pemerintah telah memberikan bantuan sosial melakui
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja. Total penerima manfaat di
ketiga program tersebut mencapai 29 juta kepala keluarga atau 120 juta orang. “

Anggaran yang sudah disalurkan ke tiga program ini mendekati Rp 50 triliun,” kata Ketua Satuan
Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Pemerintah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dari program pemulihan ekonomi
nasional. Hingga 17 Juni 2020, realisasi program keluarga harapan telah mencapai 51% dari
alokasi yang dianggarkan sebesar Rp 37,4 triliun. Sementara kartu sembako sebesar 39,5% dari
alokasi yang sebesar Rp 43,6 triliun.

294