Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

MENAKER TEGASKAN BPJS KETENAGAKERJAAN BERTANGGUNG JAWAB KEVALIDAN
DATA PESERTA
Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan data penerima calon bantuan
Subsidi Gaji bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan kriteria
dan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

"BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai kebenaran data penerima manfaat.
Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakeraan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi
agar dapat didistribusikan secara cepat dan tepat sasaran," kata Ida Fauziyah dalam jumpa pers
di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8/2020).

Karena, lanjut Ida, saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurag dan lengkap,
sehingga dapat dipastikan data tersebut akuntabel dan valid. Data penerima bantuan subsidi gaji
atau upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data per
tanggal 30 Juni 2020.
"Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi
persyaratan lainnya. Merekalah, yang berhak menerima subsidi upah tersebut," ujar Ida
Fauziyah.

Ida menambahkan akurasi dan validasi data pekerja atau buruh sangat penting karena ketepatan
sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk
itu, ia membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Subsidi Gaji.

"Kami juga akan mendapatkan pendampingan langsung dari kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK,
BPKP dan tentu saja dari KPK. Kami berterima kasih sekali sudah mendapatkan pendampingan
dan dukungan luar biasa, agar program ini berjalan dengan baik," terang Ida Fauziyah.

Lebih lanjut Ida menjelaskan program ini dilakukan pemerintah untuk memberikan apresiasi
kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar BPJS
Ketenagakerjaan. " Ini juga dimaksudkan sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan
Jamsostek sebagai bagian dari upaya, transformasi menuju Indonesia maju," tukas Ida Fauziyah.

298