Page 68 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2019
P. 68

Title          KOMITE NASIONAL VOKASI BISA BANTU CEGAH ANGGARAN GANDA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      07 Mei 2019
                              https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/07/pr4u1 6335-komite-
               Page/URL
                              nasional-vokasi-bisa-bantu-cegah-anggaran-ganda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Pemerintah berencana untuk membentuk Komite Nasional Vokasi. Komite tersebut,
               salah satu tujuannya agar berbagai pelatihan vokasi yang berada di bawah 16
               kementerian dan lembaga dapat lebih tertata. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf
               menilai, komite tersebut dapat bermanfaat untuk mengefisienkan penggunaan
               anggaran vokasi.

               "Sejauh ini saya masih menyambut positif. Ini supaya pelatihan vokasi yang ada itu
               lebih tertata dan tidak double anggaran karena sekarang kondisinya tidak efisien,"
               kata Dede kepada Republika.co.id, Selasa (7/5).

               Dede mengatakan, saat ini masing-masing kementerian lembaga yang memiliki
               program pelatihan vokasi menggunakan anggaran yang cukup besar. Jumlahnya
               miliaran hingga triliunan. Jika anggaran tersebut disatukan, setidaknya penggunaan
               anggaran dapat lebih dipetakan dan tidak tumpang tindih. Komite Nasional Vokasi,
               menurut Dede, bisa ditugaskan untuk mengurus hal itu.

               Ia mencatat, rata-rata dasar pengetahuan yang diberikan dalam pelatihan vokasi di
               masing-masing kementerian lembaga tidak jauh berbeda. Kerap kali, justru pelatih
               yang digunakan adalah orang yang sama.

               Keberadaan lembaga pelatihan vokasi, dinilai Dede, juga mendorong adanya suatu
               perebutan kewenangan dalam pengembangan tenaga kerja. Ia mencontohkan,
               seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan
               Kebudayaan (Kemendikbud) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) miliki Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemnaker).

               "Ini dua-duanya melakukan hal yang sama dengan biaya yang besar. Ini tidak
               efisien," kata dia.

               Dede menegaskan, isu utama lapangan pekerjaan di Indonesia bersumber dari
               kualitas link and match yang ada saat ini. Akibat ketidasesuaian antara ketersediaan
               pasar tenaga kerja dan kebutuhan industri, alhasil banyak pengangguran, termasuk
               dari lulusan perguruan tinggi yang bergelar sarjana.




                                                       Page 67 of 74.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73