Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2019
P. 73
"Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk bekerja di luar negeri dengan alasan
memperbaiki hidup," kata senator asal Maluku itu. Sementara itu, Anggota Komite
III DPD RI Intsiawati ayus menjelaskan bahwa DPD RI harus melindungi aset
bangsa seperti tenaga kerja spa atau terapis. Karena sejauh ini belum ada payung
hukum yang fokus terhadap tenaga kerja spa atau terapis ini.
"Kami harus tahu diletakkan di mana tenaga kerja spa atau terapis ini. Kalau perlu
kami minta revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini," ucapnya. Di
kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI)
Kusumadewi Sutanto menceritakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan
dari Kementerian Pariwisata mengenai potensi tenaga kerja spa atau terapis, dan
diberikan wewenang dari Kementerian Kesehatan yaitu surat rekomendasi
pelaksanaan pijat.
"Bahkan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan juga telah memberikan
keterampilan dan beasiswa agar bisa bekerja di luar negeri," tuturnya. Terlepas dari
hal tersebut, Kusumadewi menjelaskan bahwa spa memiliki konotasi yang kurang
baik atau negatif. Padahal, spa memiliki tujuan untuk kesehatan.
"Namun faktanya kita dianggap sebagai hiburan maka pajak kami tinggi. Kami
sudah mengatakan bahwa spa untuk kesehatan dan kesejahteraan bukan hiburan,"
jelasnya. Selain itu, ASTI juga telah mensosialisasikan bahwa spa bukan hanya
untuk pria atau wanita saja. Melainkan, siapa saja boleh tetapi terpenting tempatnya
harus terpisah.
"Padahal Kemenkes dan Kemenpar sudah memutuskan spa untuk kesehatan dan
bukan hiburan," ujar Kusumadewi.
Page 72 of 74.
