Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 104

dicairkan Jumat (12/6/2020). Meski demikian, pihak Disnaker terus mengupdate jumlah tenaga
              kerja yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



              DISPERINAKER BADUNG SEBUT INSENTIF PEKERJA PHK DAN DIRUMAHKAN
              TAHAP II AKAN CAIR TANGGAL 12 JUNI
              TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA  - Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
              maupun yang dirumahkan di kabupaten  Badung  ,  Bali  , akan kembali mendapatkan insentif.

              Pasalnya  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  (Disperinaker)  Kabupaten    Badung
              menyebutkan insentif tahap II akan dicairkan Jumat (12/6/2020).

              Meski demikian, pihak Disnaker terus mengupdate jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan
              kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

              Berdasarkan data terbaru per tanggal 7 Juni 2020, dari 4.304 perusahaan di gumi keris sebanyak
              544 telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya karena Pandemi Covid-19.

              Rincianya sebanyak 42.057 orang dirumahkan dan sebanyak 1.551 orang langsung kena PHK.

              "Kami sudah cairkan insentif tahap pertama pada 4 Juni 2020 lalu. Sementara pencairan tahap
              dua,  rencananya  akan  dilakukan  pada  Jumat  (12/6/2020)  mendatang,"  kata  Kepala
              Disperinaker  Badung  Ida Bagus Oka Dirga, saat menghadiri rapat bersama komisi IV DPRD
              Badung  , Selasa (9/6/2020)  Lebih lanjut dikatakan bahwa secara khusus untuk warga yang
              ber-KTP  Badung  ada sebanyak 9.552 orang dirumahkan dan 245 orang di PHK.

              Pihaknya mengatakan, insentif bagi pekerja PHK dan dirumahkan ini masih terus berproses.

              Pasalnya,  untuk  menerima  insentif  dari  Pemkab    Badung    para  pekerja  harus  memenuhi
              sejumlah kriteria.

              Salah satunya yang mutlak harus dipenuhi adalah berstatus dirumahkan atau di PHK dan tidak
              pernah menerima bantuan apapun selama masa Pandemi.

              Selain itu, pekerja juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

              "Untuk penanganan pekerja ini (di PHK dan dirumahkan, red), kami berpedoman pada Undang-
              undang  Ketenagakerjaan  dan  Surat  Edaran  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja.  Dimana  kami
              mengutamakan  kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak,  baik  pekerja  maupun  tenaga  kerja,"
              katanya.

              Mantan Kabag Umum Setda  Badung  ini mengatakan, selama masa Pandemi ini, dengan tingkat
              PHK  dan  pekerja  yang  dirumahkan  sangat  tinggi  justru  tidak  ada  kasus  perselisihan  antara
              pekerja dan perusahaan.

              Padahal, kalau suasana normal cukup banyak perselisihan yang dilaporkan ke  Disperinaker  .

              "Saat Covid ini justru pengaduan jauh berkurang dari sebelum normal. Padahal, banyak terjadi
              PHK dan dirumahkan," jelasnya.

              Pihaknya pun khawatir perselisihan antar pengusaha dan pekerja akan terjadi saat new normal.

              Meski  demikian  pihaknya  pun  mengaku  sedang  menyiapkan  tim  untuk  melakukan  langkah-
              langkah antisipasi.


                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109