Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

avit. hidaya t@ tempo, co.id

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perusahaan-perusahaan besar yang
melaksanakan tender pelatihan Kartu Prakerja diduga saling terafiliasi dalam proses
pelaksanaan dan pengawasan. Potensi konflik kepentingan timbul dalam pelaksanaan proyek
ini. ICW juga mendapati pemerintah tidak menetapkan standar komisi bagi platform digital,
sehingga berakibat luasnya kewenangan perusahaan memungut komisi tanpa batas.

Peneliti dari ICW, Siti Juliantari, mengatakan setidaknya ada empat persoalan yang ditemukan
ICW terkait dengan program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pemerintah Joko Widodo.
"Pertama, kami melihat ada potensi peran ganda antara platform digital dan lembaga pelatihan,"
ucap Tari kepada Tempo, kemarin.

Menurut Tari, seharusnya perusahaan platform digital hanya bertugas melakukan evaluasi dan
kurasi program Kartu Prakerja. Kenyataannya, banyak perusahaan memiliki afiliasi dengan
lembaga pelatihan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Data ICW menunjukkan, delapan
perusahaan platform digital diduga terafiliasi dengan 147 jenis pelatihan dari total 850 jenis
pelatihan. Di antaranya, 111 unit ber-bentuk lembaga dan 36 unit berbentuk individu.

Menurut ICW, satu di antaranya adalah Tokopedia yang diduga menjalankan fungsi ganda
pengawasan dan pelaksanaan. Perusahaan itu memiliki afiliasi dengan 42 lembaga pelatihan
dan platform digital. Mereka menawarkan 196 jenis pelatihan. Praktik ini juga terjadi untuk
platform digital lain yang ada di Kartu Prakerja.

Selain itu ,Tkri menemukan tidak adanya standar harga pelatihan. Harga yang ditawarkan
bervariasi, dari nol rupiah hingga Rp 1 juta, dari total 850 pelatihan yang disediakan lembaga
pelatihan melalui platform digital. Beberapa pelatihan di antaranya memiliki jenis
pelatihan yang serupa, tapi dengan harga yang berbeda.

Tari mencontohkan, salah satu pelatihan membuat curriciilum vitae (CV) sekolah ke luar negeri
di sebuah lembaga pelatihan seharga Rp 135 ribu. Ternyata, pelatihan serupa di lembaga
pelatihan berbeda harganya lebih mahal, yakni Rp 150-300 ribu. Hal ini menyebabkan
pemerintah tidak memiliki kontrol atas standar penerapan harga terhadap sebuah program
pelatihan.

Peneliti dari ICW lainnya, Lalola Easter, menambahkan bahwa organisasinya juga menemukan
kejanggalan lain dalam hal besaran komisi bagi platform digital. Pemerintah tidak memberikan
standar komisi kepada perusahaan platform digital. "Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi publik
bahwa terdapat potensi kecurangan yang terjadi apabila perjanjian (besaran komisi) tersebut
tidak transparan," kata Lalola.
ICW menemukan hanya ada satu platform yang secara gamblang menyebutkan besarankomi-
si yang didapat, yaitu platform MauBelajarApa.com. Di situs tersebut dijelaskan bahwa terdapat
biaya administrasi dan pemasaran sebesar 20 persen dari tiket kelas yang terjual melalui situs
MauBelajarApa.com. Sedangkan platform lain, seperti Tokopedia, tidak membeberkannya.

Lalola menuturkan ICW juga melakukan sampling acak untuk melihat latar belakang lembaga
pelatihan yang ikut serta dalam program Kartu Prakerja. Dari pengecekan acak ini, setidaknya
ada dua lembaga yang latar belakangnya dipertanyakan dalam melakukan pelatihan. Atas
temuan-temuan itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program Kartu
Prakerja yang dianggap tidak layak dan berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, tak
menampik temuan ICW atas pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, temuan ICW benar
11