Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

terjadi dan akan menjadi masukan bagi manajemen pelaksana. "Benar (terjadi), masukan ICW
sendiri perlu ditelaah," ucap dia.

Panji juga menyatakan pihaknya sudah mengundang ICW untuk berdiskusi ihwal persoalan ini.
Dia juga mengingatkan bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja selama ini yang berwenang
melakukan kurasi final dan menetapkan lembaga pelatihan. Penetapan ' lembaga pelatihan tidak
berada di tangan platform digital. "Pemahaman masih banyak yang belum utuh atau
pemantauan belum komprehensif, karena baru mulai," kata dia.
Vice President of Corporate Communications Ibkopedia, Nuraini Razak, menyatakan belum bisa
menjawab tudingan ICW itu. "Mohon maaf, boleh tidak saya jawab via WhatsApp?" kata Nuraini.
Namun, hingga kemarin malam, ia tak kunjung mengirim pesan kepada Tempo.

9 AVIT HIDAYAT | ANDITA RAHMA

caption:
Warga mendaftar program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, 20 April lalu.

Lima PersoaBaim BCarty Prakerja
PROGRAM Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Maret lalu tak pernah sepi dari polemik. Dari
desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasinya
dipenuhi kontroversi. Indonesia Corruption Watch menemukan berbagai masalah dalam
program berbiaya Rp 20 triliun ini.

1. Peran ganda platform digital

Terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan 147 lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan
itu tersebar pada delapan mitra platform digital yang ditunjuk pemerintah, yakni Skill Academy,
Bukala-pak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekolah.mu, dan
MauBelajarApa.

Dari ratusan jenis pelatihan itu, terdapat 137 pelatihan yang diselenggarakan lembaga pelatihan
yang merangkap platform digital atau kolaborator Prakerja. Peran ganda ini berpotensi
melahirkan konflik kepentingan.

2. Tidak ada standar harga

Ratusan jenis pelatihan memiliki rentang harga dari gratis hingga Rp 1 juta. Beberapa jenis
pelatihan memiliki materi yang sama, tapi dengan tarif yang berbeda-beda. Tidak adanya
transparansi dan standar membuat harga dipatok berdasarkan standar lembaga pelatihan.
3. Besaran komisi platform digital tidak jelas

Pemerintah tidak mengatur besaran komisi wajar yang berhak diterima platform digital.
Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 hanya menyebutkan
platform digital diperbolehkan mengambil komisi yang wajar dari lembaga pelatihan.

4. Kualifikasi lembaga pelatihan diragukan
Sejumlah lembaga pelatihan diduga tidak memiliki pengalaman menggelar pelatihan.

5. Potensi afiliasi politik

ICW mendapati tiga lembaga pelatihan terafiliasi secara politik dengan pemerintah. Lembaga-
lembaga itu didirikan mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, mantan anggota tim kampanye
12