Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 161

Ketua  SPSI  PT  Kahatex,  Jayadi  Prasetya  SMn  mengatakan  Pemda  Sumedang  harus
              menyelesaikan permasalahan diliburkanya sekitar 16.000 orang karyawan PT. Kahatex selama
              3 bulan.



              DIRUMAHKAN, BURUH MINTA JAMINAN BUPATI SUMEDANG
              SUMEDANG -     Serikat pekerja atau buruh dia PT Kahatex yang tergabung SPSI PT Kahatex,
              GOBSI, PBB Kasbi, PEPPSI meminta Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir untuk memberikan
              jaminan  kepada  ribuan  karyawan  PT  Kahatex  yang  dirumahkan  paska  pemberlakuan  PSBB.
              Mereka meminta jaminan agar dipekerjakan kembali.

              Ketua  SPSI  PT  Kahatex,  Jayadi  Prasetya  SMn  mengatakan  Pemda  Sumedang  harus
              menyelesaikan permasalahan diliburkanya sekitar 16.000 orang karyawan PT. Kahatex selama
              3 bulan.
              "Jayadi berharap agar Bupati Sumedang bisa menjamin dan melindungi karyawan dari potensi
              terjadinya PHK serta membantu memperhatikan kesejahteraan ekonomi buruh, bukan hanya
              terkait dengan kesehatan saja," tuturnya.

              Ketua PEPPSI - KSN Dayat Hidayat menambahkan Pemerintah membuat Surat Edaran terkait
              dengan memperkerjakan kembali buruh di Kabupaten Sumedang.

              "Dengan  harapan  surat  edaran  tersebut  mampu  menjadi  perhatian  para  pengusaha  untuk
              meminta para pekerja masuk kembali ke perusahaan," tuturnya.

              Terpisah, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir mengimbau para pekerja/buruh di Kabupaten
              Sumedang agar menunggu keluarnya kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai
              dipekerjakannya kembali buruh yang dirumahkan.

              Hal  tersebut  disampaikan  bupati  di  hadapan  para  perwakilan  serikat  buruh  Kabupaten
              Sumedang saat beraudiensi di Ruang Cakrabuana IPP.

              "Saya berharap para buruh bisa mengikuti anjuran dari Pemerintah karena surat edaran yang
              diluncurkan berdasarkan acuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menjelang AKP, karyawan
              yang sebelumnya dirumahkan akan dipekerjakan kembali secara bertahap hingga 75%. Jadi
              tunggu aturannya," ungkapnya.

              Dikatakan,  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  terus  berupaya  menyelesaikan  permasalahan
              dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Sumedang, termasuk masalah buruh
              yang diliburkan oleh perusahaan.

              "Bagi  karyawan  di  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Sumedang,  bila  buruhnya  ada  di
              Sumedang, pasti dapat bantuan dari Dana Penanganan Covid-19. Bisa dicek datanya aplikasi
              Mauneh  atau  dapat  melakukan  pengaduan  ke  SSQR  (Sumedang  Simpati  Quick  Respons),"
              ungkapnya.

              Bupati pun meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Asep
              Sudrajat yang turut hadir dalam audiensi agar para buruh didata untuk ditindaklanjuti oleh Dinas
              Sosial dengan Seksi Logistik Gugus Tugas.

              Bupati  juga  berharap  para  buruh  Kabupaten  Sumedang  agar  menjaga  kesehatan  dengan
              menerapkan protokol kesehatan secara efektif terutama saat mulai bekerja kembali.



                                                           160
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166