Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 198
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan
perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui tautan bit.ly/bekerja-kembali. Selain itu
setiap perusahaan diwajibkan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan yang
terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan.
Tim tersebut menurut Andri diperlukan untuk memastikan kesiapan dan pelaksanaan protokol
kesehatan di kantor. Termasuk juga membuat pakta integritas pelaksanaannya.
"Pelanggaran pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian covid-19 di perkantoran atau
tempat kerja dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Andri di Jakarta, Senin
(8/6/2020).
Sanksi terhadap hal tersebut ada di dalam Pasal 13 Paraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51
Tahun 2020. Dalam pasal itu disebutkan perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan
akan didenda Rp25 juta.
Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan antara lain membatasi pegawai yang masuk kantor
sebanyak 50 persen dengan menerapkan sistem kerja shift. Pekerja wajib memakai masker saat
berada di lingkungan kerja.
"Pengawasan kami sampai pembatasan karyawan dan waktu operasional," ucap Andri.
Editor : Rizal Bomantama.
197
