Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Tanjungpinang, Hamalis mengimbau perusahaan yang akan kembali beroperasi agar menarik
kembali para pekerja yang sebelumnya dirumahkan.

Hamalis menjelaskan, kewenangannya untuk itu juga terbatas karena pengawasan tenaga kerja
itu berada di tingkat provinsi, pihaknya hanya mengimbau sesuai aturan Presiden, Kementerian.

"Kami mengimbau jika perusahaanya masih mampu beroperasional kembali, diimbau agar
memanggil kembali karyawannya yang sempat dirumahkan," kata Hamalis, Senin (8/6).

Namun hal itu tidak bisa dipaksakan sebab tergantung kondisi perusahaan, karena seperti
perusahaan besar saja saat ini masih balum memanggil karyawannya yang dirumahkan,
tujuannya untuk memperbaiki kembali ekonomi keluarga yang karyawan tersebut.

"Jika perusahaanya bisa bangkit kembali, kami berharap mereka memanggil karyawan ini,"
pintanya.

Kemudian, apa yang dilakukan Disnaker jika perusahaan tidak memanggil kembali karyawan
tersebut ? Hamalis menjelaskan, selama para pekerja tidak protes dan tidak melapor maka
pihaknya tidak melakukan apa-apa, sebab yang biasanya protes adalah karyawan yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau yang dirumahkan biasanya tidak ada lapor, hanya keterlambatan pemanggilan saja,"
ucapnya.

Untuk karyawan yang di PHK, kata Hamalis pihaknya melakukan mediasi agar diselesaikan
antara dua pihak, dilakukan sebanyak tiga kali. Surat terakhir yang dikeluarkan Disnaker berupa
surat anjuran untuk menempuh jalur hukum peradilan perselisihan industri.

"Kami tidak bisa memaksa mereka, sebab bidang pengawasan yang bisa memaksa berada di
tingkat provinsi," jelasnya.

Data terakhir pada 24 April 2020, selama pandemi virus corona mewabah di Tanjungpinang
jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 1.388 orang dan yang di PHK sebanyak 88 orang
dari 44 perusahaan yang ada di Tanjungpinang. ( raw ).

199