Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 23
Judul Lima Persoalan Kartu Prakerja
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg29
Jurnalis EFRI R
Tanggal 2020-06-10 05:39:00
Ukuran 243x39mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 26.195.400
News Value Rp 78.586.200
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative
Ringkasan
PROGRAM Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Maret lalu tak pernah sepi dari polemik. Dari
desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasinya
dipenuhi kontroversi. Indonesia Corruption Watch menemukan berbagai masalah dalam
program berbiaya Rp 20 triliun ini.
LIMA PERSOALAN KARTU PRAKERJA
PROGRAM Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Maret lalu tak pernah sepi dari polemik. Dari
desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasinya
dipenuhi kontroversi. Indonesia Corruption Watch menemukan berbagai masalah dalam
program berbiaya Rp 20 triliun ini.
1. Peran ganda platform digital
Terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan 147 lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan
itu tersebar pada delapan mitra platform digital yang ditunjuk pemerintah, yakni Skill Academy,
Bukala-pak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekolah.mu, dan
MauBelajarApa.
Dari ratusan jenis pelatihan itu, terdapat 137 pelatihan yang diselenggarakan lembaga pelatihan
yang merangkap platform digital atau kolaborator Prakerja. Peran ganda ini berpotensi
melahirkan konflik kepentingan.
2. Tidak ada standar harga
Ratusan jenis pelatihan memiliki rentang harga dari gratis hingga Rp 1 juta. Beberapa jenis
pelatihan memiliki materi yang sama, tapi dengan tarif yang berbeda-beda. Tidak adanya
transparansi dan standar membuat harga dipatok berdasarkan standar lembaga pelatihan.
3. Besaran komisi platform digital tidak jelas
Pemerintah tidak mengatur besaran komisi wajar yang berhak diterima platform digital.
Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 hanya menyebutkan
platform digital diperbolehkan mengambil komisi yang wajar dari lembaga pelatihan.
22
