Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 6
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker)
akan menerbitkan surat edaran Gubernur Kaltara terkait kesiapan kawasan industri beroperasi
jelang penerapan normal baru atau new normal di Kaltara.
"Surat edaran itu saat ini dalam proses penyusunan. Acuannya pedoman protokol kesehatan
dalam penerapan normal baru dari gugus tugas nasional. Ini juga didasarkan pada arahan dari
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)," kata kepala Disnakertrans Kaltara, H Armin Mustafa,
Selasa (9/6/2020).
DISNAKERTRANS KALTARA MINTA PELAKU USAHA PERKERJAKAN KEMBALI
KARYAWAN TERDAMPAK COVID-19
TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnaker) akan menerbitkan surat edaran Gubernur Kaltara terkait kesiapan
kawasan industri beroperasi jelang penerapan normal baru atau new normal di Kaltara.
"Surat edaran itu saat ini dalam proses penyusunan. Acuannya pedoman protokol kesehatan
dalam penerapan normal baru dari gugus tugas nasional. Ini juga didasarkan pada arahan dari
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)," kata kepala Disnakertrans Kaltara, H Armin Mustafa,
Selasa (9/6/2020).
Edaran ini juga terkait adanya tenaga kerja terdampak pandemi ini, utamanya dari sektor
perhotelan. Berdasarkan catatan Disnakertrans Kaltara, sedikitnya 868 pekerja dari 72 hotel
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan sejak pandemi Covid-19 merebak.
"Didalam surat edaran ini, akan mengingatkan kepada pengelola usaha atau perusahaan untuk
mempekerjakan kembali para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-
19 apabila kondisi sudah dalam tahapan normal baru," katanya.
Bagi pengusaha perhotelan, dalam memenuhi edaran itu, harus jeli melihat peluang yang ada.
Utamanya terhadap peningkatan pergerakan masyarakat untuk menginap.
"Bagi dunia industri lainnya, diharapkan tetap berjalan seperti biasa pada tatanan normal baru,"
jelasnya.
Saat tatanan normal baru diberlakukan, dan surat edaran dipedomani maka ada sejumlah
rambu-rambu yang harus dipenuhi pelaku usaha. Diantaranya, pihak perusahaan harus
melakukan penyemprotan ulang disinfektan jelang pemberlakuan new normal.
Hal ini diperlukan untuk memastikan diterapkannya protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3), sehingga pekerja bekerja secara produktif, aman dan sehat.
"Jika nanti kebijakan new normal sudah ditetapkan dan perusahaan beroperasi kembali, maka
protokol kesehatan harus dipenuhi," ulasnya.
Armin menilai, masa pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pekerja
tentang pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. K3 juga merupakan kunci penting
keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.
"Apabila syarat-syarat dan budaya K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta melaksanakan standar dan protokol pencegahan, maka diharapkan tempat
5
