Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 94
Konten Redaksi kumparan Pemprov DKI sejak Senin (9/6) kemarin telah mengizinkan
perkantoran beroperasi normal namun tetap mengikuti aturan pembatasan dan protokol
kesehatan ketat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI, Andri Yansyah , menytaakan pihaknya akan melakukan
pengawasan rutin terhadap perkantoran di Jakarta untuk memastikan protokol kesehatan
dijalankan. Pengawasan dilakukan bersama tim gabungan dari unsur Disnaker , Satpol PP,
Dispar, Dishub, hingga Dinas PPUKM .
"Kita sudah membentuk tim gabungan yang dikoordinir oleh Satpol PP. Terdiri dari Satpol PP,
Disnaker , Dinas PPUKM , Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan. Tim gabungan itu baik
yang berada di tingkat dinas maupun sudin," ungkap Andri kepada wartawan, Selasa (9/6).
Disnaker sendiri juga membentuk tim internal untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan
layanan aduan seputar aktivitas usaha di Jakarta.
"Kita juga membentuk tim internal sendiri, dari Disnaker sendiri. Karena kan tim dari dinas
gabungan cuma satu. Sudin-sudin cuma satu," ucapnya.
Andri mengungkapkan tim gabungan tersebut akan bekerja mulai Rabu (10/6) besok. Protokol
yang dipantau pada perkantoran meliputi aturan jaga jarak, penggunaan masker, pembatasan
jumlah karyawan dalam satu ruangan di satu waktu, hingga fasilitas pemeriksaan kesehatan di
kantor -kantor yang beroperasi.
"Kalau tim gabungan itu besok mulai bekerja. Tapi kalau tim internal kita ( Disnaker ) sudah
mulai bergerak," jelasnya.
Andri menjelaskan, ketentuan ini menjadi bagian dari pakta integritas yang harus dibuat oleh
setiap perusahaan yang telah kembali diizinkan beroperasi di masa PSBB transisi.
Bila kedapatan ada perusahaan melanggar protokol, kata Andri, pihaknya akan memberi
teguran. Namun, jika teguran tidak cukup, Pemprov DKI bakal mengambil langkah pencabutan
izin sebagaimana yang diterapkan di masa PSBB sebelumnya.
"Ya ada tahapannya. Pertama, peringatan. Kedua, pemberhentian operasi untuk sementara
waktu. Jika masih bandel kemudian penerapan sanksi. Kalau masih bandel juga baru
rekomendasi untuk pencabutan izin," tutup Andri.
93
