Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 91
Judul Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi
dan Pulang Karyawan
Nama Media kompas.com
Newstrend Protokol Pencegahan Covid 19 di Tempat Kerja
Halaman/UR https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/09/22352431/pergeraka
L n-warga-melonjak-pemprov-dki-akui-sulit-atur-waktu-pergi-dan
Jurnalis Ryana Aryadita Umasugi
Tanggal 2020-06-09 22:35:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Jadi
sebenarnya begini, pembatasan karyawan dan pembatasan keberangkatan karyawan dah kita
atur baik itu untuk ASN dengan SE sekda, maupun di luar SE dengan SK saya, disnaker itu jelas
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Kalau lebih dari 50 kami kasih pelanggaran atau ada protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi
keberangkatannya jujur saja kita agak susah untuk ini
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menanggapi
pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana mengusulkan pengaturan jam
kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sehubungan dengan melonjaknya
pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya
secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin (8/6/2020) kemarin.
PERGERAKAN WARGA MELONJAK, PEMPROV DKI AKUI SULIT ATUR WAKTU PERGI
DAN PULANG KARYAWAN
JAKARTA, - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana mengusulkan
pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok
menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota,
Senin (8/6/2020) kemarin.
Menurut Andri, untuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Surat Edaran
Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
90
