Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

konferensi pers untuk menjawab berbagai kontroversi yang timbul setelah DPR mengesahkan
undang-undang sapu jagat tersebut.
Sebagaimana diketahui, UU Cipta Kerja ini menuai banyak penolakan sejak mula dibahas oleh
pemerintah. Mulai dari dianggap menghilangkan banyak hak pekerja seperti hak cuti hingga
penghapusan upah minimum, dinilai lebih berpihak pada pengusaha, hingga hanya
mementingkan investasi semata.

Merespons hal itu, menteri-menteri yang berkepentingan langsung dengan UU Cipta Kerja ini
menepis berbagai kekhawatiran tersebut. Berikut rangkumannya: Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyebut tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja tak lain untuk mempermudah
masyarakat dalam mencari pekerjaan. Ia menegaskan beleid itu memperhatikan segala
kepentingan rakyat.

"UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang Pro Rakyat yang disusun dengan mengutamakan
kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja," kata Airlangga saat konferensi pers
secara virtual, Rabu (7/10).

Airlangga juga memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dilindungi oleh UU Cipta Kerja.
Menurutnya, apa yang memicu penolakan dari kaum buruh tersebut tidak dihapus.

Beberapa hak yang ia tegaskan tetap ada itu seperti cuti melahirkan, hingga cuti haid. Menurut
Airlangga, aturan mengenai hak-hak buruh masih tetap mengacu beleid lama yakni Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003.

UU Cipta Kerja, kata Airlangga, tidak menghapus ketentuan upah minimum. Hanya saja, besaran
upah minimum tersebut bakal mengikuti pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tiap provinsi.
"Banyak hoaks yang beredar, tapi saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan," ujar
Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bicara soal kemudahan yang
diberikan oleh aturan tersebut khusus untuk korban PHK. Pemerintah membentuk program
jaminan kehilangan pekerjaan, yang di dalamnya mencakup manfaat berupa benefit hingga
pelatihan.

Ida memastikan dengan adanya JKP di UU Cipta Kerja itu, korban PHK akan semakin mudah
untuk mendapatkan pekerjaan baru. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai, UU
Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada nelayan hingga para pengusaha di
sektor kelautan.

Edhy mengatakan, poin yang tidak kalah penting adalah, keberadaan undang-undang
mengamankan para pelaku usaha baik besar maupun kecil. Dalam kondisi itu, ia menegaskan
yang banyak diuntungkan adalah nelayan.

Adapun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menganggap Omnibus Law berdampak positif
terhadap perkembangan UMKM.

Di antaranya manfaat yang bisa diperoleh pelaku UMKM, seperti kemudahan perizinan usaha.
Kehadiran UU juga memungkinkan UMKM bisa bermitra dengan usaha besar.

Senada dengan menteri lainnya, Mendagri Tito Karnavian meyakini UU Cipta Kerja dapat
menyederhanakan prosedur berusaha di daerah. Sehingga, kata Tito, masyarakat dapat lebih
mudah membuka usaha.

12