Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Berikut daftar berita terpopuler selengkapnya: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menepis
anggapan kalau upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru
saja disahkan DPR.

Ia meluruskan kalau memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
Omnibus Law Cipta Kerja. Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.

"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," tegas Ida dalam
keterangannya, Rabu (7/10/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
tahap kelima akan disalurkan hari ini.
Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi gaji tersebut mencapai 618.588 pekerja.
Pemerintah sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait penerima subsidi gaji tahap
lima dan telah memproses datanya selama empat hari kerja sesuai petunjuk teknis (juknis).

"Insya Allah akan bisa dicairkan sebagaimana sebelumnya akan disampaikan kepada KPPN
(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Kemudian KPPN mencairkan kepada bank penyalur.

Dari bank penyalur akan disampaikan kepada penerima subsidi gaji atau upah," ujarnya di Bogor,
Selasa (6/10/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.

Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi
Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan
bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

Salah satu pasal yang disoroti yakni menyangkut pekerja alih daya atau outsourcing. Ada
perubahan di Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang direvisi di omnibus law UU Cipta Kerja.

Selengkapnya silakan baca di sini. RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan sebagai
UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020).

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai RUU Prioritas Tahun
2020.

Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Partai Demokrat.

Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP).

Selengkapnya silakan baca di sini. Beberapa jam yang lalu media sosial Twitter ramai
memperbincangkan mengenai e-commerce yang menjual Gedung DPR beserta isinya.

19