Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Betul (cuti haid dan hamil tetap diberikan dan mengacu pada UU Ketenagakerjaan)," ujarnya
kepada CNNIndonesia.com , Rabu (7/10).
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com , ketentuan mengenai cuti haid dan hamil diatur
dalam Pasal 81 hingga 84 UU Ketenagakerjaan. Pasal 81 UU Ketenagakerjaan menyatakan jika
pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Selanjutnya, Pasal 82 UU Ketenagakerjaan mengatur jika pekerja atau buruh perempuan berhak
memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Selain itu, pasal itu juga mengatur pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan.

Kemudian, Pasal 83 UU Ketenagakerjaan mengatakan pekerja atau buruh perempuan yang
anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal
itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Terakhir, Pasal 84 UU Ketenagakerjaan menyatakan setiap pekerja atau buruh yang
menggunakan hak waktu istirahat tersebut berhak mendapat upah penuh.

Sementara itu, UU Ciptaker tidak terdapat poin yang mengubah maupun menghapus ketentuan
Pasal 81 hingga 84 UU Ketenagakerjaan.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar menjelaskan sepanjang dalam UU baru tidak
terdapat pembatalan, maka aturan yang lama masih berlaku. Ia menuturkan UU yang lama
menjadi gugur, apabila UU baru mengubah atau menghapuskan ketentuan tersebut.
"Kecuali, UU Ciptaker membatalkan seluruh aturan cuti dalam UU Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin pemberian
cuti hamil dan cuti haid tetap ada bagi pekerja usai pengesahan UU Ciptaker. Ketentuan
mengenai cuti haid dan hamil diklaim tidak berubah dari UU Ketenagakerjaan.

"Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah
diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Airlangga dalam keterangan resmi..

409