Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Mahasiswa hanya dapat bergiliran berorasi di depan pintu gerbang. Petugas Satpol PP mengunci
pintu pagar gerbang gedung DPRD, dan membuat barikade pagar betis. Sedangkan aparat
kepolisian membentangkan pagar kawat gulungan di depan pintu masuk lapangan upacara
Korpri Pemprov Lampung.

Tertahan beberapa jam, massa dari kalangan buruh mulai resah dan melempari batu dan botol
dan serta gelar air meniral ke arah petugas dan mobil barakuda polisi. Massa aksi buruh terdiri
dari anak, remaja, hingga orang dewasa. Sedangkan massa dari Mahasiswa Lampung Memanggil
dari kalangan mahasiswa dan pelajar.

Petugas beberapa kali menyemprotkan air ke arah massa kalangan buruh di lapangan depang
gedung DPRD. Massa semakin beringas menaiki pagar lapangan dan melempar batu kembali ke
arah petugas dan mobil. Beberapa mobil yang sedang parkir terkena pecahan batu.

Perwakilan mahasiswa sedang melakukan negosiasi untuk bertemu dengan perwakilan DPRD
Lampung untuk menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR
RI. Namun, tidak tahan menunggu karena kondisi cuaca panas, massa mahasiswa menjebol
pintu pagar dan masuk mengarah ke gedung DPRD. Petugas Satpol PP dan polisi tidak dapat
menghalau aksi massa tersebut.

Untuk menghindari terjadi kericuhan yang parah, massa dari kalangan buruh juga diperkenankan
masuk bergabung dengan massa mahasiswa dan pelajar. Aksi mulai mereda, setelah memasuk
waktu Sholat Zhuhur. Perwakilan mahasiswa melantunkan azan kemudian diikuti dengan Sholat
Zhuhur berjamaah. Aksi massa dari mahasiswa dan kalangan buruh mulai mereda.

Heri, perwakilan mahasiswa dari Unila, menyatakan, aksi Mahasiswa Lampung Memanggil telah
lama mengawal jalannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan melakukan aksi-aksi
penolakan pada tahun lalu. "Namun, sekarang DPR sebagai wakil rakyat tidak menyerap aspirasi
rakyat, tapi malah mensahkan RUU tersebut menjadi Undang Undang," katanya.

Menurut Gani, mahasiswa lainnya, yang sengaja terpanggil untuk ikut aksi penolakan UU Cipta
Kerja, karena UU Cipta Kerja tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan mahasiswa. UU tersebut,
ujar dia, hanya untuk kepentingan kapitalisme dan menekan pekerja atau buruh. "Bagaimana
pun Undang Undang Omnibus Law harus dibatalkan dan dicabut karena tidak sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.

Sementara dari kalangan buruh menolak tegas UU Cipta Kerja, karena praktiknya UU tersebut
akan mencekik nasib buruh semakin tertekan. "Tidak ada sama sekali pembelaan DPR terhadap
nasib buruh. Malah nasib buruh semakin tercekik," kata Irwan, kalangan buruh di Bandar
Lampung..

411