Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 89
Sementara itu, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara
Gunawan Benjamin menilai hadirnya UU Cipta Kerja masih akan menjadi persoalan bagi
pemerintah daerah, khususnya di Sumatra Utara.
Menurutnya, penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas belum merata. “Sumut masih
kalah saing dalam penyediaan SDM berkualitas dibandingkan dengan wilayah lainnya, apalagi
Pulau Jawa,” ungkapnya.
Hadirnya UU Cipta Kerja, lanjutnya, bukan berarti akan langsung menyelesaikan semua urusan
investasi di daerah.
Gunawan menjelaskan pada dasarnya ada sejumlah investor yang tertarik melakukan investasi
di Sumut. Namun, hanya di sektor pertanian dan industri pengolahan.
“Sumut harus menyadari, mungkin sektor lainnya, Sumut akan kalah bersaing dengan wilayah
lain. Katakanlah industri manufaktur atau industri kreatif lainnya yang padat teknologi,” ungkap
Gunawan.
Jika Sumut tidak menyiapkan SDM kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja,
bisa jadi SDM dari wilayah lain akan masuk ke Sumut.
Selain perbaikan SDM Sumut, kelengkapan infrastruktur merupakan hal penting dibutuhkan di
Sumut. Menurutnya, meskipun saat ini Sumut sudah diuntungkan dengan wilayah yang
didominasi tanaman sawit, karet, dan kopi, tetapi pengelolaannya tidak optimal.
Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, Gunawan memandang UU tersebut memberi jaminan
masuknya investor lebih besar karena birokrasi terpangkas sehingga proses investasi memiliki
kepastian.
Dari sisi ketenagakerjaan, melalui UU ini, tidak ada lagi persepsi yang berbeda terkait dengan
penetapan upah, pesangon, dan status pekerja.
“Dengan UU ini birokrasi terpangkas, dan investasi dapat jaminan kepastian. Sumut harusnya
juga mendapatkan berkah dengan adanya UU Omnibus Law tersebut. Saya yakin semua wilayah
juga memiliki kesempatan yang sama.” (k28/k34/Cristine E. Manik)
88
