Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul DAERAH NANTIKAN SOSIALISASI
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis k28
Tanggal 2020-10-08 04:28:00
Ukuran 290x215mmk
Warna Warna
AD Value Rp 159.500.000

News Value Rp 478.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saya rasa, pemerintah harus segera
melakukan diseminasi, memberikan informasi dan sosialisasi setelah undang-undang Cipta Kerja
diputuskan. Sekarang ada banyak kecurigaan, apakah benar tidak ada pesangon, apakah benar
cutinya berubah dan sebagainya

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Tapi saat saya tanya, sudah baca belum
undang-undangnya, dia jawab belum. Maka saya minta dipahami dulu, dibaca dulu mana kira-
kira yang bahaya, yang mengancam buruh segera disampaikan
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Itu hak konstitusional dan jauh lebih baik.
Daripada kita berkerumun dan ini bahaya situasinya, dengan cara itu hak konstitusionalnya ada
serta bisa tersalurkan dengan baik

neutral - Oded M. Danial (Wali Kota Bandung) Buruh itu menyampaikan aspirasi di daerah
masing-masing tujuannya ke pusat. Mereka meminta kepada kepala daerah menyampaikan
aspirasi mereka ke pusat, itu sudah ditandatangani

neutral - Gunawan Benjamin (None) Sumut masih kalah saing dalam penyediaan SDM berkualitas
dibandingkan dengan wilayah lainnya, apalagi Pulau Jawa

positive - Gunawan Benjamin (None) Sumut harus menyadari, mungkin sektor lainnya, Sumut
akan kalah bersaing dengan wilayah lain. Katakanlah industri manufaktur atau industri kreatif
lainnya yang padat teknologi

neutral - Cristine E. Manik (None) Dengan UU ini birokrasi terpangkas, dan investasi dapat
jaminan kepastian. Sumut harusnya juga mendapatkan berkah dengan adanya UU Omnibus Law
tersebut. Saya yakin semua wilayah juga memiliki kesempatan yang sama.

Ringkasan

Pemerintah daerah menunggu langkah diseminasi dan sosialisasi atas pengesahan Undang-
Undang Cipta Kerja oleh pemerintah pusat. Hal itu perlu dilakukan untuk meredam kecurigaan
yang beredar di masyarakat terkait dengan keberadaan regulasi tersebut.
86