Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 83
Barang dan jasa yang ditawarkan pelaku industri bakal sulit terserap masyarakat akibat upahnya
mengalami penyesuai-an.
Risiko lainnya, sebut Timboel, skema upah minimum dalam UU Ciptaker berpeluang mendorong
perusahaan untuk melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap
pekerja yang besaran upahnya masih mengacu pada peraturan sebelumnya.
“Perusahaan bisa terdorong mem-PHK pekerja lama yang upahnya sudah tinggi. Mereka akan
lebih memilih merekrut pekerja baru yang upahnya sudah mengikuti skema baru.”
Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono menilai semestinya
UMSK tidak dihapus karena akan memengaruhi produktivitas industri. Demikian pula dengan
UMK, yang menurutnya harus tetap diwajibkan.
“UMK tidak mandatori, tetapi nilainya harus di atas UMP. Menurut saya tidak logis. Kalau begitu,
pada akhirnya Gubernur akan cenderung untuk tidak menetapkan UMK,” jelasnya.
Dari kaca mata pebisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani
menggarisbawahi upah minumum berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.
Menurutnya, jaring pengaman sosial ini selalu dimainkan kepentingan politis sehingga
perhitungan dari pengusaha kerap dipermasalahkan.
Akibatnya, pengusaha acapkali kewalahan menyerap tenaga kerja lantaran tuntutan kenaikan
upah yang tidak wajar.
Dengan demikian, UU Ciptaker mengembalikan fungsi upah minimum kepada muruahnya. “Upah
menjadi realistis sehingga penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, bisa
berjalan baik,” ujar Hariyadi.
Sepaham, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Pengusaha Bob Azzam menilai
keluwesan UU Ciptaker dalam hal penentuan upah minimum memberi pengusaha kesempatan
untuk lebih mudah melakukan adaptasi.
Harus diakui, tugas menentukan nasib pendapatan ratusan juta orang memang tidak mudah.
Waktu yang mepet dan impitan kepentingan yang begitu sesak menjadikan masalah formulasi
upah begitu sulit untuk mencapai titik keadlian.
Maka, tak bisa dipungkiri, inilah tahun pengujian paling pelik dalam dinamika pasar kerja
Indonesia pada abad ke-XXI. (Wike D. Herlinda)
DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
2 Desember 1957
Menteri Penerangan Sudlbyo menginstruksikan ' seluruh buruh d! perusahaan Belanda
melakukan mogok kerja. Aksi Ini berlanjut dengan pengambil alihan perusahaan Belanda deh
sejumlah serikat buruh. Aksi tersebut mereda setelah militer turun tangan dan mengalihkan
pengawasan dan operasional perusahaan Belanda, di bawah mereka.
82
