Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul COBAAN BERAT KANTONG PEKERJA
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Iim F. Timorria
Tanggal 2020-10-08 04:30:00
Ukuran 433x295mmk
Warna Warna
AD Value Rp 333.410.000

News Value Rp 1.000.230.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita semua tahu akibat pandemi pertumbuhan
ekonomi minus, tidak mungkin bagi kami untuk menghitung dengan normal sebagaimana diatur
dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan. Kalau dipaksakan mengikuti aturan lama, akan
banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar upah minimum

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemenaker) Jadi, apakah pilihannya nanti
adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi? Pemerintah inginnya sih keduanya. Ternyata harus
pilih salah satu. Dengan mempertimbangkan faktor daya beli, mungkin nanti yang dipilih adalah
inflasi

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jika pemerintah tidak
ingin mengambil risiko dan menyulut konflik yang lebih besar, sebaiknya tidak terburu-buru
membuat aturan pelaksana baru. Paling tidak, siapkan aturan untuk implementasi pada 2022.
Jangan langsung tahun depan.

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Selama ini UMP
mendekati nilai UMK terendah. Kita bisa melihat contoh di Jawa Barat, untuk Karawang UMK-
nya sudah mencapai Rp4,5 juta, bandingkan dengan Banjar yang hanya Rp1,8 juta. Bukan tak
mungkin, nantinya upah minimum pekerja Karawang menjadi Rp2 juta karena harus mengacu
ke UMP

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Perusahaan bisa
terdorong mem-PHK pekerja lama yang upahnya sudah tinggi. Mereka akan lebih memilih
merekrut pekerja baru yang upahnya sudah mengikuti skema baru.

negative - Aloysius Uwiyono (Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia) UMK tidak
mandatori, tetapi nilainya harus di atas UMP. Menurut saya tidak logis. Kalau begitu, pada
akhirnya Gubernur akan cenderung untuk tidak menetapkan UMK

positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Upah menjadi
realistis sehingga penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, bisa berjalan baik

79