Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 81
Ringkasan
Dalam hitungan pekan, besaran upah minimum 2021 harus sudah ditetapkan. Seiring dengan
perubahan skema pengupahan dalam UU Cipta Kerja, bagaimana pemerintah menentukan
formula yang adil agar tidak makin melukai daya beli pekerja? Sebagai konteks, mekanisme upah
minimum dalam UU Ciptaker mengalami perubahan cukup signifikan dibandingkan dengan
skema yang terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
COBAAN BERAT KANTONG PEKERJA
Dalam hitungan pekan, besaran upah minimum 2021 harus sudah ditetapkan. Seiring dengan
perubahan skema pengupahan dalam UU Cipta Kerja, bagaimana pemerintah menentukan
formula yang adil agar tidak makin melukai daya beli pekerja?
Sebagai konteks, mekanisme upah minimum dalam UU Ciptaker mengalami perubahan cukup
signifikan dibandingkan dengan skema yang terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Di UU Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 1 diatur upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi
(UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK).
Selanjutnya, Pasal 90 Ayat 1—3 mencakup pelarangan perusahaan membayar pekerja di bawah
upah minimum. Apabila perusahaan tak mampu membayar sesuai upah minimum, dapat
dilakukan penangguhan dengan syarat.
Selanjutnya, aturan turunan dibahas di Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.
Pasal 43 menjelaskan upah minimum dihitung tiap tahun, mengacu pada komponen kebutuhan
hidup layak (KHL), produktivitas pekerja, serta pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, formulasi besaran upah minimum didasari oleh kalkulasi gabungan antara tingkat
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semisal inflasi berada di level 3% dan pertumbuhan ekonomi
5%, maka besaran upah minimum dapat bertambah sekitar 8%.
Dalam UU Ciptaker yang disahkan 5 Oktober 2020, Pasal 88 dan 89 UU Ketenagakerjaan dihapus.
Ketentuan UMSK juga dianulir. Penggantinya adalah Pasal 88A—E.
Pasal 88C Ayat 1 hanya mewajibkan gubernur menetapkan UMP. UMK tetap ada, tetapi sifatnya
tidak lagi mandatori.
Pasal 88 C Ayat 2 dan 4 menyebut gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu,
yaitu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Jika gubernur menetapkan UMK, menurut Pasal 88C Ayat 5, nilainya tak boleh lebih rendah dari
UMP.
Formulasi upah minum sendiri dihitung berdasarkan variabel inflasi atau pertumbuhan ekonomi,
sebagaimana disebutdalam Pasal 88D Ayat 2.
Tahun ini, sebagai rutinitas periodik, penetapan upah minimum diagendakan 1 November.
Praktis, tak banyak waktu tersisa bagi pemerintah untuk menyesuaikan formulasi upah.
80
