Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi, dan memangkas regulasi yang begitu
banyak aturan atau obesitas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja," ucap
Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (7/10).

Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan
menengah (middle income trap). Apalagi, saat ini Indonesia sedang mengalami periode bonus
demografi. Airlangga mengatakan, periode saat ini menjadi golden moment yang tidak bisa
dikesampingkan. Apalagi, lanjut Airlangga, saat ini Indonesia sudah masuk golongan upper
middle income country.

Airlangga mengatakan, UU ini diharapkan ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi. Sebab,
melalui penyederhanaan dan pemotongan model perizinan akan mengurangi kemungkinan
terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini ada 2,9 juta penduduk muda yang membutuhkan lapangan
kerja. Dari jumlah tersebut, 87%-nya memiliki tingkat pendidikannya menengah ke bawah dan
39% berasal dari lulusan sekolang dasar (SD).

"Oleh karena itu, penting agar sektor padat karya itu bisa terbuka dan kita ketahui bersama
bahwa sektor yang menerapkan digitalisasi itu membutuhkan retraining dan reskilling, sehingga
itu jadi hal yang dicatat pemerintah," ucap mantan menteri perindustrian ini.
Pada kesempatan itu Airlangga juga menegaskan bahwa dalam UU Cipta Kerja pemerintah tidak
akan menghilangkan ketentuan upah minimum. Sebelumnya beredar kabar bahwa upah
minimum dihilangkan dalam UU Cipta Kerja.

"Banyak hoaks beredar tentang UU Ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak
dihapuskan tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi dan salary yang
diterima tidak akan turun," ucap dia.

Senada dengan Airlangga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bila UU Ciptaker
tidak menghapus ketentuan upah minimum. Menurut dia, pemberian upah minimum tetap
mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan.

"Banyak (kabar) yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum tetap
diatur kemudian ketentuannya juga mengacu UU 13 Tahun 2003 dan PP 78 Tahun 2015.
Memang selanjutnya akan diatur dengan PP Jadi formula lebih detailnya diatur PP," ucap Ida.

Ida mengatakan dalam regulasi tersebut Pemerintah juga tidak menghapuskan upah minimum
kota/kabupaten (UMK). Dalam UU Cipta Kerja hanya mempertegas variabel dan formula dalam
penetapan upah minimum, yakni berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, (ark)

75