Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 88
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapat
informasi yang utuh terkait dengan keberadaan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020.
DAERAH NANTIKAN SOSIALISASI
Pemerintah daerah menunggu langkah diseminasi dan sosialisasi atas pengesahan Undang-
Undang Cipta Kerja oleh pemerintah pusat. Hal itu perlu dilakukan untuk meredam kecurigaan
yang beredar di masyarakat terkait dengan keberadaan regulasi tersebut.
redaksi@bisnis.com
Pemerintah daerah menunggu langkah diseminasi dan sosialisasi atas pengesahan Undang-
Undang Cipta Kerja oleh pemerintah pusat. Hal itu perlu dilakukan untuk meredam kecurigaan
yang beredar di masyarakat terkait dengan keberadaan regulasi tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapat
informasi yang utuh terkait dengan keberadaan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020.
“Saya rasa, pemerintah harus segera melakukan diseminasi, memberikan informasi dan
sosialisasi setelah undang-undang Cipta Kerja diputuskan. Sekarang ada banyak kecurigaan,
apakah benar tidak ada pesangon, apakah benar cutinya berubah dan sebagainya,” ujarnya,
Rabu (7/10).
Menurutnya, pemerintah pusat nantinya perlu menjelaskan hal apa saja yang berubah di UU
tersebut kepada masyarakat.
Dia mengaku berdialog dengan elemen pekerja dan buruh yang menyebut keberadaan UU itu
merugikan hak-hak pekerja.
“Tapi saat saya tanya, sudah baca belum undang-undangnya, dia jawab belum. Maka saya minta
dipahami dulu, dibaca dulu mana kira-kira yang bahaya, yang mengancam buruh segera
disampaikan,” ungkapnya.
Dia mengapresiasi langkah elemen buruh lain yang ingin mengajukan uji materi UU Cipta Kerja
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cara itu, katanya, diyakini akan lebih konstitusional.
“Itu hak konstitusional dan jauh lebih baik. Daripada kita berkerumun dan ini bahaya situasinya,
dengan cara itu hak konstitusionalnya ada serta bisa tersalurkan dengan baik,” jelasnya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengakomodasi kelompok
pekerja dan buruh yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja kepada
pemerintah pusat.
Oded turut menandatangani surat aspirasi ribuan buruh di Kota Bandung yang mengirimkan
pernyataan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
“Buruh itu menyampaikan aspirasi di daerah masing-masing tujuannya ke pusat. Mereka
meminta kepada kepala daerah menyampaikan aspirasi mereka ke pusat, itu sudah
ditandatangani,” kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Rabu (7/10).
Selain itu, kalangan pekerja dan buruh meminta kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan UU Cipta Kerja.
87
