Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 214
Judul Pekerja Disabilitas Tak Disediakan Fasilitas yang Mudah Diakses,
Perusahaan Bakal Disanksi
Nama Media okezone.com
Newstrend Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/07/27/320/2252696/pekerja-
disabilitas-tak-disediakan-fasilitas-yang-mudah-diakses-perusahaan-
bakal-disanksi
Jurnalis Natasha Oktalia,
Tanggal 2020-07-27 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas .
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.
PEKERJA DISABILITAS TAK DISEDIAKAN FASILITAS YANG MUDAH DIAKSES,
PERUSAHAAN BAKAL DISANKSI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan yang
mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan upah yang sama dengan tenaga
kerja yang bukan disabilitas.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, upah yang diberikan sama
dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Demikian dikutip dari Instagram
@kemnaker, Senin (27/7/2020).
Selain itu, ada beberapa kewajiban pemberi kerja kepada penyandang disabilitas yang mesti
diperhatikan. Di antaranya, menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah
diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Penyandang Disabilitas) Membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang
Disabilitas (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Menjamin agar
penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan
pekerjaan (Pasal 51 Undang-Undang Penyandang Disabilitas).
213
