Page 1016 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 1016
Ringkasan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, kemarin. Padahal, masih banyak kontra yang bergulir.
PASCA disepakati akhir pekan lalu di Badan Legislasi DPR RI, pengesahan Omnibus Law Cipta
Kerja idealnya diparipumakan, Kamis, 8 0ktober. Tetapi, DPR dan pemerintah tiba-tiba
mempercepat pengesahannya. Sejumlah rapat di komisi-komisi pun ditunda karena
memprioritaskan paripurna ini.
BURUH MASIH SOLID
RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, kemarin. Padahal, masih banyak kontra yang bergulir.
PASCA disepakati akhir pekan lalu di Badan Legislasi DPR RI, pengesahan Omnibus Law Cipta
Kerja idealnya diparipunakan, Kamis, 8 Oktober. Tetapi, DPR dan pemerintah tiba-tiba
mempercepat pengesahannya. Sejumlah rapat di komisi-komisi pun ditunda karena
memprioritaskan paripurna ini.
Bahkan jelang pengesahan Omnibus Law Cipta kerja menjadi undang-undang, dua pentolan
organisasi buruh mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Masing-masing Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani N Wea dan Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Saiq Iqbal.
Usai pertemuan, keduanya tidak memberikan keterangan mengenai isi pertemuannya. Praktis
timbul dugaan, aksi mogok buruh secara nasional bataL Apalagi santer isu munculnya dua
jabatan wakil menteri ketenagakerjaan serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Asal tahu saja, Andi Gani Nena Wea merupakan relawan Jokowi. Saat ini menjabat Presiden
Komisaris BUMN, PT PP. Hanya saja, soal rencana apakah keduanya akan menjadi wakil menteri
dibantah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.
Wakil Presiden KSPSI, R Abdullah juga membantah adanya deal-deal terkait RUU Omnibus Law
dengan penunjukan Andi Gani sebagai Wamen. "Kalau dipanggil presiden ke Istana, iya, bener.
Soal wamen itu hoaks," ungkapnya, kepada FAJAR, Senin, 5 Oktober.
Presiden KSPI, Said Iqbal juga hanya tertawa terkait isu wamen. Ia menyebut pembicaraan
dengan Presiden hanya terkait isu RUU Omnibus Law. Bahkan, masih akan ada pertemuan atau
komunikasi selanjutnya. "Mogok tetap sesuai rencana. Buruh tetap masuk kantor, tetapi tidak
ada aktivitas pekerjaan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan,
pihaknya tak terpengaruh dengan pemanggilan dua pentolan bos buruh. Pengesahan RUU ini
menunjukkan pemerintah dan wakil rakyat mengabaikan tuntutan buruh dan kelompok
masyarakat yang dirugikan aturan ini.
"Kami tetap akan turun melakukan aksi-aksi serentak. Kami akan gelar di berbagai kota dan
daerah," ungkapnya.
Solid Aksi
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel, Andi Mallanti
mengatakan, pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jadi
atensi. Di mana dalam omnibus law cipta kerja ada mang bagi pengusaha mengontrak seorang
pekerja atau buruh tanpa batas waktu.
Pasal tersebut, kata dia, mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali untuk
1015
