Page 1017 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 1017
jangka waktu paling lama satu tahun. "Akan secara otomatis membuat pesangon hilang. Ini akan
merugikan kaum buruh," akunya.
Ditambahkannya, pihak juga masih menimbang apakah KSBSI akan turun aksi. Apabila, jika hasil
kajian malam ini mengatakan UU Omnibus Law Ciptaker merugikan buruh pihaknya akan turun.
"Kami pastikan akan turun jika merugikan kaum buruh. Tetapi, serikat buruh lain besok (hari ini)
akan turun hingga tanggal 8 besok," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas dengan tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
"Kami pada prinsipnya sangat menyesalkan pengesahan ini di tengah pandemi. Di mana banyak
pekerja kami dirumahkan dan dampak dari pengesahan ini pengusaha dengan mudah mem-PHK
pekerja," sesalnya.
Kemudian, diakuinya, pengusaha akan mempekerjakan pekerja dengan cara kontrak saja.
Karena RUU Cipta Lapangan Kerja memberi peluang sangat besar kepada pengusaha untuk itu.
"Jadi ke depan akan terjadi hubungan kerja yang sangat kapitalis dan perbudakan modem yang
di bungkus undang-undang. Maka dengan ini SPSI akan mengadakan gerakan penolakan RUU
Cipta Lapangan kerja dan mendorong diuji di MK," tegasnya.
Demokrat Menolak
Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua DPR, Azis
Syamsuddin. Sidang paripuna ini digelar dengan protokol ketat. Sebagian anggota parlemen
hadir di ruang paripurna, sisanya hadir secara virtual.
RUU Omnibus Law ini mayoritas disetujui sembilan fraksi di DPR. Hanya ada dua fraksi, Demokrat
dan PKS yang konsisten. Keduanya tetap menolak pengesahan RUU ini.
Jubir Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan fraksinya menolak karena RUU ini dinilai
sudah bergeser dari semangat Pancasila. RUU ini dianggap tak sejalan dengan sila Pancasila
yang berkeadilan sosial. "RUU ini kami nilai terlalu kapitalistik. Bahkan terlalu neoliberalistik,"
bebernya.
Selain itu, pihaknya menilai RUU ini cacat prosedural dan substansial. Pembahasan RUU tidak
melibatkan kalangan masyarakat, buruh dan civil society. "Terlalu terburu-buru. Masih banyak
hal yang perlu dibahas secara komprehensif agar RUU ini lebih berkeadilan sosial," tuturnya.
Jamin Hak
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menuturkan RUU ini tetap memberikan hak-hak
untuk pekerja. Justru menurutnya, RUU Cipta Kerja ini akan meningkatkan perlindungan kepada
para pekerja melalui penetapan program jaminan kehilangan pekerjaan yang seluruh preminya
dibebani kepada APBN.
"Persyaratan PHK tetap mengikuti UU Ketanagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak
menghilangkan hakc uti, hak haid, dan cuti hamil yang diaturan dalam UU Ketanagakerjaan,"
ujarnya.
Terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA), juga sudah diatur untuk melindungi pekerja dalam
negeri atau lokal. Kata dia, dalam pengaturan TKA, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja
TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan pemerintah pusat.
"Juga pemberi kerja orang-perorangan dilarang mempekerjakan TKA. Selain itu, TKA dilarang
menduduki jabatan yang mengurus personalia di perusahaan," tukasnya, (tam-edo/*)
1016
